LBH Muhammadiyah Duga Kades Kohod Terima Rp 23,2 M Terkait Pagar Laut Tangerang

TNI AL bersama Instansi Maritim dan nelayan teruskan pembongkaran pagar laut yang sudah mencapai 18,7 Km di Tangerang, Banten, Senin (27/1/2025). Foto: Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni, menduga Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin bin Arsip telah mengambil keuntungan Rp 23,2 miliar terkait kasus penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

"Dia (Arsin) diduga mendapat Rp 20 ribu/meter persegi dikalikan dengan 116 hektar, maka total sekitar Rp 23,2 miliar. Jadi sudah banyak sekali, maka wajar kalau kekayaan dia melesat jadi orang kaya baru di awalnya Kohod, tadinya bukan siapa-siapa," terang Gufroni di Tangerang, dikutip dari Antara, Selasa (18/2).

Gufroni mengatakan, berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkannya, Arsin ini diduga sejak awal sudah terlibat dalam masalah penerbitan SHM dan HGB palsu pada tahun 2020 lalu.

Kemudian, dalam menjalankan proyek pemalsuan dokumen tanah atau girik untuk SHGB/SHM tersebut, dia bekerja sama dengan oknum BPN dan Kementerian ATR/BPN.

"Yang kita pastikan girik-girik palsu dibuat dengan menggunakan materai lama, surat sekdes lama. Jadi jangan beranggapan dia korban, tidak mungkin, karena Arsin yang paling aktif mengurus surat-surat itu," kata Gufroni.

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni. Foto: Azmi Syamsul Ma'arif/ANTARA

Ia membeberkan proses penerbitan berkas terhadap 180 bidang tanah oleh Kades Kohod. Maka, ia diberikan imbalan sebesar Rp 1.500/meter dan selanjutnya setelah SHGB/SHM terbit, ditambah pembayarannya menjadi Rp 20.000/meter.

"Itu dapat Rp 1.500/meter. Itu dibayar di awal. Nah, karena sudah terbit HGB dan SHM, maka dia juga dapat Rp 20.000/meter," ujar Gufroni.

16 Kades

Gufroni juga menyebutkan, keterlibatan Kades Kohod alias Arsin dalam perkara pemalsuan SHGB/SHM ini tidak berdiri sendiri, melainkan adanya 16 kepala desa lainnya yang turut serta pada penerbitan sertifikat tanah di sepanjang perairan pagar laut tersebut.

"Hanya saja Desa Kohod itu proyek percontohan dari sebuah rencana besar menguasai lautan menjadi kapling-kapling. Jadi karena Desa Kohod sudah keluar HGB dan SHM yang 180 bidang, maka ke-16 kepala desa yang lain mengajukan hal yang sama ke BPN Kabupaten Tangerang," tuturnya.

TNI AL bersama Instansi Maritim dan nelayan teruskan pembongkaran pagar laut yang sudah mencapai 18,7 Km di Tangerang, Banten, Senin (27/1/2025). Foto: Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut

Selidiki Aliran Uang dan Justice Collaborator

Dalam kesempatan itu, LBHAP PP Muhammadiyah merekomendasikan kepada pihak penyidik Bareskrim Polri untuk mengecek dan menyelidiki aliran uang pada perkara pemalsuan SHGB dan SHM pagar laut tersebut.

"Nah, itu yang harus dilihat. Apakah Arsin melalui pengacaranya bersedia menjadi Justice Collaborator. Jadi bisa ke APH [aparat penegak hukum] mengajukan sebagai Justice Collaborator untuk membuka semua yang diketahui, siapa saja yang terlibat? Modusnya bagaimana? Aliran uang seperti apa? Tapi kalu dia sudah mengajukan maka paling tidak ancaman hukuman jadi lebih ringan. Dan dapat perlindungan dari LPSK," kata Gufroni.

kumparan berusaha mengkonfirmasi hal ini kepada kuasa hukum Arsin.

Arsin Mengaku Korban dan Jadi Tersangka

Sebelumnya, Arsin bin Arsip mengklaim bahwa dirinya masuk sebagai korban dalam kasus penerbitan SHGB dan SHM pagar laut di daerah itu.

Hal tersebut disampaikannya dalam klarifikasi setelah menjadi sorotan publik beberapa pekan terakhir terkait kasus pagar laut 30,16 kilometer di perairan pesisir pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang.

"Saya ingin sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain," ucap Arsin.

Kades Kohod Arsin minta maaf soal Pagar Laut di Tangerang. Foto: kumparan

Dia mengaku, dalam kasus SHGB/SHM pagar laut yang menyeret namanya tersebut akibat kurangnya pengetahuan dirinya dalam mengeluarkan surat kepemilikan tanah yang akhirnya muncul sertifikat tanah itu.

Kendati, dari kejadian ini tentunya akan menjadi pelajaran dan evaluasi internal perangkat Desa Kohod untuk ke depannya.

Sudah Jadi Tersangka

Empat tersangka telah ditetapkan tersangka terkait kasus ini. Salah satunya Arsin. Tiga orang lainnya adalah Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, dan dua orang lain berinisial SP dan CE. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena memalsukan dokumen.

"Kita menetapkan Saudara A selaku kades Kohod, UK selaku Sekdes Kohod, SP selaku Penerima kuasa, dan CE Penerima Kuasa," kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro, di Bareskrim Polri pada Selasa (18/2).

Djuhandani menambahkan, penetapan tersangka itu sudah didasarkan hasil gelar perkara. Polisi juga sudah memintai keterangan dari sejumlah saksi dan barang bukti.