LBH Yogyakarta: Proses Relokasi Pedagang Teras Malioboro 2 Harus Ditunda

Sejumlah pedagang Teras Malioboro 2 menggelar aksi demonstrasi di depan Teras Malioboro 2, Rabu (17/7/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

LBH Yogyakarta mengadvokasi keinginan pedagang Teras Malioboro 2 (TM 2), yang meminta dialog dengan pemerintah. Sebelum dialog dilakukan, LBH meminta pemerintah menunda relokasi jilid dua ke Jalan Ketandan dan Beskalan.

"Yang paling pertama dilakukan adalah menunda proses relokasi terlebih dahulu," kata Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Muhammad Raka Ramadhan, Rabu (17/7).

"Dengan adanya dialog sehingga tahu, bangunannya seperti apa, ukuran lapak seperti apa, bagaimana strategi meningkatkan perekonomian segala macam. Hal itu yang harus dibahas secara komunikatif, secara partisipatif," tegasnya.

Raka menjelaskan, sejak relokasi pedagang kaki lima ini dari selasar pedestrian ke TM 2 pendapatan pedagang pun sebenarnya telah menurun drastis.

LBH berharap, pemerintah Yogyakarta melakukan evaluasi internal terhadap proses penataan relokasi para pedagang.

"Evaluasi, cari kesalahannya di mana perbaiki," katanya.

Sementara itu, hari ini pedagang Teras Malioboro 2 kembali menggelar aksi. Tujuan mereka, memberi tahu Pemkot Yogyakarta tentang keinginan mereka berembug terkait tempat relokasi serta kesejahteraan pedagang.

Spanduk larangan skuter dan otoped listrik di kawasan Malioboro, Jumat (15/7/2022). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Kawasan Sumbu Filosofi

Raka juga menambahkan, pedagang TM 2 juga termasuk bagian dari Kawasan Sumbu Filosofi Malioboro. Ini adalah warisan budaya tak benda. Mengenai ini, Raka mengatakan ada pelibatan masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan.

"Dan teman-teman pedagang adalah bagian masyarakat yang sudah lebih dari 50 tahun berada di Malioboro. Malioboro adalah teman-teman pedagang kaki lima, pedagang kaki lima adalah bagian yang tak akan terpisahkan dari Malioboro," bebernya.

LBH Yogyakarta akan menyampaikan pernyataan sikap ini ke Pemda DIY dan DPRD secara tertulis.

Doa bersama pedagang Teras Malioboro 2 Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

"Kita sampaikan sebagai pedagang kaki lima meminta waktu selama satu minggu untuk segera ada respons positif dan signifikan," tegasnya.

Sementara itu, Sekda DIY Beny Suharsono menjelaskan pengelolaan TM 2 ada di Pemkot Yogya. Dia meminta Pemkot untuk membangun dialog dengan pedagang agar relokasi jilid dua kondusif.

"Dari dulu (pedagang) sudah dilibatkan, apakah dari dulu tidak pernah melibatkan? Semua kan dilibatkan elemennya. Tentu pelibatannya tidak semua, ada perwakilan," kata Beny dalam keterangannya.

Pedagang Direlokasi ke Gedung

Plh Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Wisnu Hermawan menjelaskan pembangunan gedung untuk relokasi pedagang TM 2 sudah dimulai. Dua lokasi ini seluas 8.000 meter persegi.

Keduanya tak sepenuhnya bangunan. Ada pula fasilitas ruang terbuka hijau.

"Ada dua tempat relokasi PKL. Pertama di kawasan pecinan Ketandan di belakang Ramayana, di Toko Makmur Jaya itu sebenarnya sudah dibeli pemda. Kedua di samping parkir Beskalan depan Ramai Mal itu juga kita sudah membeli lahan untuk kita jadikan lokasi perluasan," kata Wisnu dalam keterangannya.

Pembangunan dua lokasi ini akan selesai pada akhir 2024. Rencananya pedagang bisa pindah pada 2025 mendatang.

"Kita nanti branding dan berdayakan, yang nyaman tidak hanya kita buat untuk PKL tapi juga pengunjung bisa nyaman. Ini yang secara bertahap dilakukan teman-teman kota," bebernya.

Alokasi anggaran untuk dua lokasi tersebut sebesar Rp 69 miliar. Rinciannya Rp 43 miliar untuk bangunan di Ketandan dan Rp 26 miliar untuk Beskalan