Legislator PAN soal Gibran Mundur dari Wapres: Lebih Elegan
PerbesarAnggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden merupakan langkah yang lebih elegan dibandingkan harus diberhentikan melalui proses pemakzulan.
Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terkait polemik persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.
“Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sudding, Kamis (12/11).
Mundurnya Gibran ini masih berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonan pada pilpres 2024.
Sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11), usulan HMP telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Usulan tersebut sedianya dibawa ke rapat paripurna DPR untuk dibahas lebih lanjut.
Namun, penyerahan surat pengunduran diri Gibran membuat agenda rapat paripurna tersebut batal dilaksanakan.
Sudding sendiri menjadi salah satu anggota DPR yang mendorong penggunaan HMP untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia juga tercatat sebagai satu-satunya anggota Fraksi PAN yang menandatangani usulan HMP.
Sudding menyebut, dukungan seluruh fraksi terhadap usulan tersebut menunjukkan adanya kesepakatan di DPR dalam menyikapi persoalan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Dengan adanya suara bulat dari semua fraksi, itu menunjukkan proses politik DPR berjalan dengan baik,” ucapnya.
Ia juga menilai anggota DPR telah menjalankan fungsi pengawasan dalam persoalan tersebut.
“Saya juga melihat, kawan-kawan di DPR menjalankan fungsi pengawasan dewan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Semua dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan konstitusi,” sambung Sudding.
Kendati demikian, setelah Gibran menyatakan mundur, Sudding mengatakan proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme yang berlaku di MPR.
Ia pun merujuk Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 yang menurutnya mengatur langkah pimpinan MPR dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden.
“Karena Gibran sudah mengundurkan diri, kita ikuti aturan MPR. Dan sesuai Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, pimpinan MPR wajib segera menggelar rapat gabungan karena tidak boleh terjadinya kekosongan wakil presiden dalam waktu lama,” papar Sudding.
Lebih lanjut, Sudding menilai keputusan Gibran mundur juga dapat menjaga stabilitas politik. Menurutnya, apabila proses HMP tetap berlanjut, persoalan yang dihadapi Gibran berpotensi tidak hanya berkaitan dengan pemberhentian dari jabatan wakil presiden.
“Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai wapres tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP,” jelasnya.
Ia menyebut, konsekuensi tersebut dapat berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen dan manipulasi regulasi yang menurutnya berpotensi menyeret sejumlah pihak untuk dimintai pertanggungjawaban.
“Konsekuensi hukum itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen maupun manipulasi regulasi yang akan berpengaruh terhadap sejumlah pihak untuk dimintai pertanggungjawaban,” imbuh Sudding.
Di sisi lain, Sudding mengingatkan jabatan wakil presiden harus tetap dijalankan sesuai persyaratan yang diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan. Menurut dia, mandat yang diperoleh melalui pemilu tidak terlepas dari kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum.
“Dalam negara hukum, tidak boleh ada pengecualian terhadap persyaratan jabatan publik. Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden wajib tunduk pada ketentuan hukum yang sama. Mandat politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap konstitusi,” ujarnya.
Pengunduran diri Gibran dan proses pergantian wakil presiden diharapkan dapat mengakhiri polemik yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
“Bahwa keresahan masyarakat yang belakangan muncul mengenai isu kelayakan persyaratan Wakil Presiden diharapkan dapat segera berakhir,” tutupnya.