Lemhannas: Bea Cukai dan Bakamla Juga di Bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Wacana pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional menuai respons dari berbagai pihak. Tak sedikit yang menolak usulan Gubernur Lemhannas Agus Widjojo itu.

Agus mengungkapkan, nantinya di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri tak hanya ada Polri, tapi akan ada sejumlah lembaga lain yang berkaitan dengan sektor keamanan dalam negeri.

“Ya kalau mau langsung mengadakan lompatan, di situ bisa adalah Imigrasi, di situ bisa Bea Cukai, di situ bisa Bakamla. Itu semua berada dalam satu portofolio Menteri Keamanan Dalam Negeri,” kata Agus saat dihubungi kumparan, Senin (3/1).

Agus menjelaskan, sudah waktunya Imigrasi bekerja dari pendekatan keamanan. Apalagi dengan berkembangnya terorisme yang sering kali merujuk pada kewaspadaan individu, maka pos Imigrasi yang menjadi tempat orang asing masuk ke Indonesia juga harus dipertimbangkan dari aspek keamanan.

"Yang kedua adalah kalau itu barang, maka Bea Cukai itu juga harus dipertimbangkan dari pendekatan keamanan. Bukan hanya keamanan di darat saja, keamanan di laut, maka keamanan di laut itu menjadi fungsi dan kewenangan Bakamla," jelasnya.

Ilustrasi Bea Cukai. Foto: Shutterstock

Sementara terkait Polri, menurutnya Polri sudah efektif untuk menangani kontra terorisme dari aspek pencegahan dan penindakan. Namun, timbul pertanyaan terkait bagaimana dengan aspek deradikalisasi.

Agus mengatakan deradikalisasi akan berkaitan erat dengan sejumlah kementerian, seperti Kemenag dan Kemendagri untuk memonitor mereka yang berada di tengah masyarakat. Juga perlu kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dukungan anggaran bagi program-program deradikalisasi.

“Jadi itu semua tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja di dalam tingkatan operasional,” tegasnya.

“Pertanyaannya, katakanlah sekarang kita berpusat pada polisi. Polisi itu sebetulnya menjalankan kebijakan nasional siapa, terus kemudian siapa sebetulnya yang memikirkan tentang anggaran Polri, dibandingkan kalau di TNI kebijakan itu ada pada Menhan dan anggaran itu ada pada Menhan,” lanjutnya.

Agus menekankan jika semua berpusat hanya kepada satu lembaga yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, mengawasi kebijakan, merumuskan anggaran, melaksanakan anggaran dan melaksanakan pengawasan anggaran, maka tidak ada check and balances.

“Ini semua sebetulnya merupakan fungsi yang ada pada tataran politik. Politik itu adalah seorang menteri yang memegang portofolio keamanan dalam negeri secara keseluruhan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan usulan ini bukanlah barang baru. Meski demikian, belum ada pembahasan secara resmi mengenai wacana pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional.