Lima Negara Eropa Akan Dirikan Pusat Deportasi Migran di Rwanda

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 4 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Warga sipil Kongo yang melarikan diri membawa barang-barang saat bentrokan antara pemberontak M23 dan Angkatan Bersenjata Republik Demokratik Kongot di  Gisenyi, distrik Rubavu, Rwanda, Jumat (30/1/2025). Foto: Thomas Mukoya/Reuters
zoom-in-whitePerbesar
Warga sipil Kongo yang melarikan diri membawa barang-barang saat bentrokan antara pemberontak M23 dan Angkatan Bersenjata Republik Demokratik Kongot di Gisenyi, distrik Rubavu, Rwanda, Jumat (30/1/2025). Foto: Thomas Mukoya/Reuters

Lima negara Eropa, yakni Jerman, Denmark, Austria, Yunani, dan Belanda, pada Senin (16/11) mengumumkan rencana pembangunan pusat deportasi migran di Rwanda. Fasilitas tersebut akan menjadi pusat pemulangan migran pertama yang dibangun di luar Uni Eropa (UE).

Kelima negara tersebut semakin gencar mendorong pembentukan pusat pemulangan atau return hub bagi migran yang izin tinggalnya ditolak. Ini terjadi setelah UE melakukan pengetatan peraturan migrasi.

Rencana tersebut menuai penolakan dari kelompok hak asasi manusia (HAM) dan mendapat peringatan dari badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNHCR. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyampaikan keraguannya terhadap kebijakan tersebut.

"Jika pemulangan ke negara asal tidak memungkinkan, maka ke depannya orang-orang yang tidak memiliki hak untuk tinggal akan dikirim ke negara ketiga seperti Rwanda," kata Kanselir Austria Christian Stocker, dikutip dari AFP, setelah pertemuan lima negara tersebut di Vienna.

"Saya senang karena hari ini kita telah mencapai perubahan besar yang benar-benar bersejarah dalam kebijakan migrasi," lanjut Stocker.

Staf kemanusiaan dan keluarga mereka melarikan diri dari Goma, setelah pertempuran antara pemberontak M23 dan Angkatan Bersenjata Republik Demokratik Kongo (FARDC) di Gisenyi, Rwanda, Selasa (27/1/2025). Foto: Jean Bizimana/REUTERS

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen membela rencana pembangunan pusat tersebut dalam wawancara dengan sejumlah media.

"Bagi saya, hal terpenting adalah memiliki kendali atas perbatasan kita, menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh tinggal, dan siapa yang harus pergi. Itulah nilai-nilai yang saya yakini," jelasnya.

Ia juga menyebut pusat pemulangan migran tersebut sebagai gagasan yang sangat modern.

"Apa alternatifnya? Apakah kita akan terus mempertahankan sistem yang berlaku saat ini? Jika berbicara tentang hak asasi manusia, saya tidak menyukai sistem yang sekarang. Sistem ini sudah rusak," tambah Frederiksen.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Rwanda Vincent Biruta mengatakan rencana tersebut akan memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang yang tidak lagi memiliki hak untuk tinggal di negara mitra.

Spanyol Kritik Rencana Deportasi

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengkritik rencana tersebut. Ia dikenal sebagai salah satu pemimpin Eropa yang vokal membela imigrasi.

"Saya tidak melihat masa depan ataupun nilai kemanusiaan dalam rencana itu. Itu bukan solusi," kata Sanchez kepada stasiun televisi Telecinco.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berfoto setelah memenangkan pemungutan suara parlemen untuk memilih perdana menteri Spanyol berikutnya, di Kongres Deputi di Madrid pada 16 November 2023. Foto: Javier Soriano/AFP

Sebanyak 45 organisasi nonpemerintah (NGO) dari 15 negara juga mengecam kebijakan tersebut. Mereka menilai pengiriman migran ke negara ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan mereka berisiko membuat perlindungan hak-hak migran sulit diawasi.

Pengumuman ini menjadi bagian dari upaya UE meningkatkan jumlah deportasi yang semakin digencarkan sejak 2024. Isu migrasi sendiri kian menjadi perhatian publik Eropa dan dimanfaatkan partai-partai sayap kanan untuk meraih dukungan.

Meski jumlah pencari suaka di negara-negara UE terus menurun selama tiga tahun terakhir, partai sayap kanan masih berhasil meningkatkan perolehan suara dalam pemilu.

Kelima negara menargetkan pusat pemulangan migran di Rwanda mulai beroperasi pada 2027. Menurut sumber diplomatik, fasilitas itu akan dibuka sebagai proyek percontohan dengan kapasitas sekitar 100 orang. Masing-masing negara diperkirakan mengirimkan sekitar 20 migran.

Fasilitas tersebut tidak akan berfungsi sebagai tempat penahanan. Pemerintah Rwanda berencana menyebutnya sebagai pusat penerimaan karena sebagian migran memiliki kesempatan untuk menetap dan bekerja di negara tersebut.

Menjelang pertemuan, Juru Bicara Komisi Eropa Markus Lammert mengatakan UE terus memantau persiapan kelima negara anggotanya dalam membangun pusat pemulangan tersebut.

Pemilihan Rwanda Tuai Kekhawatiran

Human Rights Watch (HRW) menyoroti rekam jejak Rwanda terkait pembatasan kebebasan berpendapat, penahanan sewenang-wenang, dan perlakuan buruk terhadap tahanan.

Organisasi itu juga menyinggung dugaan dukungan Rwanda terhadap kelompok bersenjata antipemerintah di Republik Demokratik Kongo.

Menanggapi kritik tersebut, Biruta menyebut pandangan mengenai catatan HAM negaranya sebagai sebuah klise.

Rwanda sebelumnya pernah menjalin kesepakatan dengan Inggris pada 2022 untuk menerima migran yang masuk secara tidak teratur. Namun, kesepakatan itu dibatalkan oleh pemerintah Inggris. Rwanda juga menjadi salah satu negara Afrika yang menerima migran dari Amerika Serikat melalui skema yang didorong Presiden Donald Trump.

Ilustrasi Rwanda. Foto: Unspalsh

UNHCR menyatakan setiap rencana pemindahan migran harus mematuhi hukum HAM internasional. Badan tersebut juga siap memberikan masukan untuk memastikan standar perlindungan tetap dipenuhi.

Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt mengatakan rencana itu akan dilaksanakan dengan tetap menghormati HAM serta mematuhi hukum Eropa dan Jerman.

Saat ini, kurang dari 30 persen orang yang diperintahkan meninggalkan wilayah UE benar-benar dipulangkan ke negara asalnya. Reformasi kebijakan UE yang disahkan tahun ini memberikan kewenangan penahanan lebih luas dan membuka peluang pembentukan pusat pemulangan migran di negara ketiga.