Lima Tahun Kerja Keras untuk Jakarta

Anies meninjau penanganan banjir. Foto: Pemprov DKI Jakarta

Banjir menjadi masalah yang harus dihadapi Jakarta selama berdekade lamanya. Setiap gubernur memiliki berbagai program unggulan untuk mengatasi banjir, termasuk Anies Rasyid Baswedan.

Lima tahun ini, Anies mencoba untuk mengatasi banjir dengan pendekatan alami (natural). Dengan demikian, program penanganan banjir ini bukan hanya berdampak kepada manusia, tapi juga bagi alam dan seluruh makhluk hidup.

Bersama polusi dan kemacetan, banjir menjadi tiga masalah besar di Jakarta. Menjadi bayang kelam yang jika tak kunjung diatasi akan melekat menjadi identitas kota. Lalu, apa saja program strategis yang dilakukan Anies selama lima tahun ini?

Program 924 untuk Atasi Banjir

Secara geografis, wilayah DKI Jakarta dikelilingi oleh 13 sungai. Jika curah hujan tinggi, maka sungai akan meluap dan membanjiri daratan sekitarnya.

"Sistem drainase kota Jakarta memiliki ambang batas. Kapasitas tampungan drainase DKI Jakarta berkisar 100-150 mm/hari. Karena itu, apabila turun hujan dengan curah di bawah 100 mm/hari, maka kita harus memastikan Jakarta aman dan curahan hujan dapat tertangani dengan baik. Di sisi lain, apabila curah hujan ekstrem berada di atas angka 100 mm/hari, mau tidak mau air akan tergenang, terjadilah banjir," ungkapnya.

Anies memiliki program khusus dengan melakukan pendekatan berbasis natural atau naturalisasi bernama 942 Project, atau 9 polder, 4 retensi air, dan 2 peningkatan kapasitas sungai.

Mekanismenya pembangunan 9 polder diharapkan dapat menurunkan dampak banjir di dataran yang lebih rendah di Jakarta Utara, seperti Teluk Gong, Kelapa Gading, Muara Angke, dan lain-lain.

Sementara, 4 retensi air atau ruang limpahan sungai di Pondok Ranggon, Lebak Bulus, Brigif, serta Embung Wirajasa akan mereduksi banjir dalam sistem aliran Kali Sunter, Grogol, dan Kali Krukut. Sebab kelebihan air dari hulu akan dialirkan sementara ke waduk-waduk ini.

Anies meninjau penanganan banjir. Foto: Pemprov DKI Jakarta

Kali Grogol dan wilayah Cipinang-Melayu juga berfungsi sebagai penampung air. Kelebihannya baru dialirkan ke laut. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kapasitas dua sungai, yaitu Kali Besar dan Kali Ciliwung.

Anies menyebut program ini telah menghambat air untuk meluap ke daratan. Jika pun akhirnya meluap, maka proses surutnya dipercepat.

Misalnya pada 2020, curah hujan di Jakarta tercatat sebagai curah hujan tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar 377 mm per hari. Namun, saat itu banjir bisa diatasi dalam 96 jam.

Selain berfokus pada infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta juga mengatasi banjir dengan teknologi. Pemprov DKI membuat Sistem Pengendalian Banjir (Flood Control System) yang merupakan hasil kolaborasi Jakarta Smart City dan Dinas Sumber Daya Air.

Sistem ini memungkinkan Pemprov DKI mendeteksi banjir melalui 178 titik sensor banjir saat hujan lebat melanda. Dengan begitu genangan akan bisa segera diatasi.

Penyediaan Layanan Air Bersih

Selain permasalahan banjir, Jakarta juga menghadapi masalah pendistribusian air bersih.

Kota Jakarta tidak memiliki sumber air yang dimanfaatkan secara langsung yang berlokasi dekat dengan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan pipa saluran untuk mendistribusikan air ke seluruh wilayah.

Namun, karena keadaan tanah dan konstruksinya, hal tersebut sulit untuk dilakukan. Untuk mengatasi ini, Pemprov DKI menyediakan kios-kios air di beberapa wilayah yang belum dialiri pipa air bersih.

"Layanan air bersih semakin diperluas cakupannya dengan mensinergikan program pelayanan air, seperti membangun instalasi pengolahan air (IPA), pembangunan waduk untuk sumber air baku, hingga menyediakan mobil tangki dan kios air," ujar Anies.

Jakarta saat ini telah menyediakan 150 kios air yang tersebar di lima kecamatan dengan permukiman padat, yakni Penjaringan, Pademangan, Cilincing, Kalideres, dan Cengkareng.

Anies meninjau layanan air bersih. Foto: Pemprov DKI Jakarta

Selain kios air bersih, Pemprov DKI pun menyediakan sistem khusus untuk mengatasi limbah air dengan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), untuk menambah cakupan layanan air bersih.

Cakupan pelayanan air bersih di Jakarta mencapai 65,3% pada 2021. Pada 2022, cakupannya diprediksi sebesar 65,77%, dengan 25 ribu sambungan pipa ke rumah-rumah penduduk.

Anies mengeluarkan pula Pergub Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum untuk mewujudkan pelayanan air minum yang lebih berkualitas dengan harga terjangkau dan Pergub No. 57 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum.

Sebelum subsidi, masyarakat harus merogoh kocek untuk membeli air sebesar Rp 32.000 per meter kubik. Setelah disubsidi, harganya menjadi Rp 3.500 per meter kubik.

Untuk di Kepulauan Seribu, Anies membangun delapan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (IPA SWRO), yaitu sebuah teknologi untuk mengubah air laut menjadi air tawar yang layak dikonsumsi.

Upaya Menjaga Langit Biru Jakarta

Pemprov DKI Jakarta pernah dituntut oleh warganya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2019 karena polusi udara yang dianggap semakin mengkhawatirkan. Saat itu, Gubernur Anies memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas putusan hakim yang memenangkan penggugat. Setelah itu, ia mencanangkan beberapa program untuk mengatasi kualitas udara yang buruk.

Ada tujuh langkah yang diambil, yaitu peremajaan dan uji emisi kendaraan umum, penerapan ganjil genap, tarif parkir tertinggi untuk yang belum melakukan uji emisi, memperketat aturan uji emisi dan penerapan aturan usia kendaraan pribadi, mendorong penggunaan transportasi umum dan pejalan kaki, pengendalian sumber polutan tak bergerak, penghijauan sarana dan prasarana publik, serta mulai beralih ke energi terbarukan.

Untuk mengatasi sumber polutan, Pemprov DKI Jakarta mencabut izin usaha perusahaan batu bara di Marunda, Jakarta Utara, karena dianggap menjadi penyebab pencemaran udara. Transjakarta juga mengoperasikan bus listrik, selain Low Emission Zone (Kawasan Rendah Emisi) diterapkan di Kota Tua dan Tebet Eco Park.