Listrik di DPR Diperbaiki, Baleg Rapat Bahas Omnibus Law Cipta Kerja di Hotel

Penyemprotan disinfektan menjelang rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 di area komplek gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (9/8). Foto: Damkar DKI

Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini memasuki pembahasan daftar inventaris masalah (DIM). Namun, selama beberapa hari, Baleg tidak mengadakan rapat di Gedung DPR tapi di sebuah hotel seperti agenda rapat hari ini, Senin (28/9).

Baleg hari ini menggelar rapat di hotel Novotel Serpong Tangcity Superblock, Tangerang, Banten. Rapat digelar di Ballroom 3 Lantai M1.

Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidowi, menjelaskan rapat Baleg digelar di hotel karena perbaikan listrik di Gedung DPR sejak Sabtu (26/9). Dia mengatakan rapat di hotel dilakukan demi menjamin keselamatan seluruh anggota Baleg.

"Saya jelaskan supaya enggak miss komunikasi, hari Jumat, malam Sabtu, sudah diumumkan Ketua Baleg, pimpinan panja ketika membahas klaster ketenagakerjaan, kita mendapatkan surat dari Sekretariat DPR bahwa sejak Sabtu pukul 08.00 WIB akan ada pemadaman listrik di lingkungan DPR sampai batas waktu yang tidak ditentukan," kata pria yang disapa Awiek itu saat dihubungi, Senin (28/9).

Politisi PPP, Achmad Baidowi, pada saat mengisi acara diskusi dengan tema 'Potensi Golput di Pemilu 2019' di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (18/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Mau enggak dengan ketidakpastian itu? Kenapa ada pemadaman listrik? Karena terkait dengan perbaikan instalasi listrik yang sebelumnya mengalami insiden listrik padam. Bahkan ada orang yang terjebak dalam lift. Ini demi keselamatan semua," sambung dia.

Awiek pun menyebut pihaknya telah mendapatkan izin dari pimpinan DPR untuk mengadakan rapat di luar gedung parlemen. Dia mengatakan rapat di luar DPR diizinkan asal sudah mendapatkan restu pimpinan DPR.

"Rapat di luar itu boleh, seatas izin pimpinan DPR dan kita sudah seizin pimpinan DPR. Rapat Sabtu, Minggu apakah boleh? Boleh asalkan seizin pimpinan DPR dan kita sudah izin pimpinan DPR. Pembahasan RUU di DPR itu ada batasnya yakni 3 kali masa sidang," tuturnya.

Lebih lanjut, Wasekjen PPP ini mengatakan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja sudah hampir memasuki tahap tim perumus (timus). Sehingga, pembahasan perlu dilakukan di luar DPR agar lebih fokus dan cepat.

"Kemungkinan hari ini setelah panja langsung timus, dan timus itu nanti tertutup. Kita butuh konsentrasi dan timus-timus memang digelar di luar DPR karena kita pengin lebih konsentrasi, lebih cepat, lebih fokus, tidak terganggu oleh tugas-tugas yang lainnya," tutup Awiek.