Lodewijk: AKBP Bintoro Pungli Langsung Dipecat, Kenapa di Laut Enggak Bisa?

Eks Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus menyinggung kasus mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro yang dipecat karena pemerasan, saat rapat membahas polemik keamanan laut di DPR RI, Selasa (11/2).

Lodewijk membandingkan adanya pungli di kawasan laut tapi sulit sekali menindak para pelakunya.

“Kemarin polisi ada AKBP Bintoro pungli langsung dipecat, tapi kenapa kok di laut berat banget nggak bisa seperti ini,” kata Lodewijk dalam rapat.

Menurutnya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di yurisdiksi kelautan Indonesia terjadi karena dipelihara oleh oknum-oknum yang seharusnya bertanggung jawab.

“Karena kenapa itu (pelanggaran) terjadi di situ karena di situ pasti ada gulanya, kalau enggak ada gulanya semut tidak bakalan berkumpul dan semut itu kalau gulanya mau diambil gigit itu, itu yang terjadi,” kata Lodewijk.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra didampingi Wamen Kumham Imipas Otto Hasibuan dan Wamen Kumham Imipas Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan paparan pada raker dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Di depan Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, dan pimpinan Komisi I DPR RI, Lodewijk pun berjanji akan memberantas pelanggaran hukum di laut dengan tegas.

“Nah, ini ada dua Kemenko yang berurusan, percayalah kami Insyaallah kita tegas dengan yang terjadi saat ini,” katanya.

Lodewijk mengaku sebenarnya sudah mengetahui akar permasalahan mengapa penindakan hukum di wilayah perairan Indonesia tidak kuat.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya lembaga yang bertanggung jawab dengan wewenang yang tumpang tindih.

Untuk itu ia mengusulkan untuk membentuk Sea and Coast Guard sebagai koordinator antarlembaga dan memiliki wewenang untuk penegakan hukum. Keberadaan Sea and Coast Guard ini akan mengganti fungsi Bakamla.

“Katakan kalau kita membuat coast guard, apakah ketua coast guard mampu mengkoordinir masalah itu? Kalau kita sudah memberikan dia undang-undang sebagai koordinator seharusnya mampu,” katanya.