LSI Denny JA: Airlangga, Moeldoko, dan TGB Cawapres Terkuat Jokowi

Jokowi dan Jusuf Kalla (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terkait cawapres yang potensial untuk mendampingi Joko Widodo. Dalam survei pada 28 April hingga 5 Mei 2018, LSI Denny JA memetakan berbagai tokoh dari latar belakang berbeda.

Hasil survei menunjukkan, dari kalangan partai politik, nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto berada berada pada angka tertinggi yakni dengan skor 34. Kedua urutan dua Budi Gunawan dengan skor 32 dan ketiga Puan Maharani 31.

Survei LSI Denny JA. (Foto: Dok. LSI Denny JA)

Sementara itu, dari kalangan militer, nama mantan Panglima TNI Moeldoko menduduki posisi tertinggi dengan skor 34. Kemudian AHY di posisi kedua dengan skor 33 dan Gatot Nurmantyo di posisi ketiga dengan skor 31.

Survei LSI Denny JA. (Foto: Dok. LSI Denny JA)

Kemudian, cawapres dari kalangan Islam. Nama Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi bertengger di posisi teratas dengan skor 37, kemudian Cak Imin di posisi kedua dengan skor 36 dan Romahurmuzy di posisi ketiga dengan skor 35.

Survei LSI Denny JA. (Foto: Dok. LSI Denny JA)

Metode penilaian cawapres dilakukan oleh LSI berbeda dengan metode sebelumnya dengan survei lapangan. Kali ini LSI menggunakan metode expert judgment, yakni melibatkan para ahli untuk memberi nilai.

Namun peneliti senior LSI Adjie Alfaraby tak bisa membuka ke publik siapa saja para ahli yang melakukan penilaian tersebut. Dia hanay menyebut penilaian tersebut dilakukan para ahli di 7 Provinsi.

"Itu of the record, tetapi dilakukan di 7 Provinsi, yaitu: Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara," ujar Adjie di Kantor LSI, Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Senin (14/5)

Penilaian dilakukan oleh 30 ahli yang terdiri dari peneliti, akademisi, praktisi media. Enam indeks kriteria harus dipenuhi oleh cawapres dengan skor 1-10.

Enam indeks itu adalah dukungan elektabilitas, menambah kecukupan partai, kapasitas memerintah, kenyamanan capres berpasangan, mengakomodasi kelompok politik penting (agama, suku, militer/sipil), menambah dana untuk kampanye.