LSM Bela BEM UI: Kebebasan Sipil Semakin Dikerdilkan Negara

kumparanNEWS

28 Juni 2021 10:01 WIB

waktu baca 3 menit

Ilustrasi Universitas Indonesia. Foto: Shutter Stock

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menjadi sorotan setelah menyebut Presiden Jokowi sebagai king of lip service. Kritik tersebut disampaikan BEM UI melalui akun Instagram mereka @bemui_official.

BEM UI menilai Jokowi seringkali mengobral janji yang akhirnya tidak ditepati. Sehingga menyebutnya sebagai king of lip service.

Postingan itu menuai pro dan kontra di publik. Bahkan rektorat UI pun akan memanggil sejumlah pengurus BEM UI buntut dari postingan tersebut.

Kelompok masyarakat dan BEM berbagai universitas yang tergabung dalam Solidaritas Pembungkaman Ruang-ruang Demokrasi Kampus UI menyatakan surat pemanggilan dari rektorat UI mengindikasikan aktor pemberangusan kebebasan berpendapat tidak hanya datang dari negara, tapi juga datang dari kampus.

Presiden Jokowi meninjau vaksinasi di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Sabtu (26/6). Foto: Dok. Istimewa

"Sehingga sudah semakin nyata bahwa kebebasan sipil semakin kerdil dan menyerang suara-suara yang menyatakan kebenaran kepada publik," tulis keterangan mereka yang kumparan kutip, Senin (28/6).

Mereka juga menyayangkan respons buzzer yang menyerang BEM UI dan Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra di media sosial.

"Dengan adanya surat pemanggilan oleh birokrat UI mengindikasikan bahwa hari ini kebebasan sipil semakin dikerdilkan oleh negara dengan sistematis," tegasnya.

Menurut mereka, BEM UI telah menyampaikan data terkait dengan kondisi saat ini di mana kebebasan sipil diberangus melalui aksi represifitas aparat terhadap massa aksi. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akhir-akhir ini.

"Kebebasan berpendapat yang dibungkam melalui pasal karet dari UU ITE, pelemahan KPKL yang terjadi secara sistematis, dan adanya intervensi presiden terhadap supremasi hukum. Sedangkan presiden berkata sebaliknya dengan realitas yang terjadi," ungkapnya.

Mereka menegaskan apa yang dihadapi BEM UI saat ini merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjamin kebebasan berpendapat yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Di mana dalam UU tersebut pada pasal 7 mengatur terkait dengan aparatur negara yang wajib dan bertanggung jawab atas penyampaian pendapat yang dilakukan termasuk melalui tulisan," ujarnya.

Atas kejadian ini, Solidaritas Pembungkaman Ruang-ruang Demokrasi Kampus UI menyampaikan 4 poin sikap mereka, yaitu:

1. Mengecam segala bentuk pembungkaman terhadap kebebasan sipil yang telah diatur oleh konstitusi.

2. Mendesak pemerintah untuk menjamin kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh warga negara seperti yang telah diatur dalam peraturan yang telah berlaku.

3. Mendesak Birokrat Universitas Indonesia untuk menjamin kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia yang telah dijamin oleh konstitusi.

4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut bersolidaritas dalam mengawal kasus kebebasan berpendapat BEM UI.

"Seharusnya Indonesia sebagai negara demokrasi harus mengakui kedaulatan rakyat dan menjamin HAM warga negara. Maka segala bentuk pembungkaman suara rakyat merupakan pengingkaran terhadap demokrasi yang telah diterapkan di negara Indonesia itu sendiri," pungkas mereka.

Berikut daftar kelompok masyarakat dan BEM yang ikut dalam Solidaritas Pembungkaman Ruang-ruang Demokrasi Kampus UI:

1. Aliansi BEM Seluruh Indonesia

2. Bangsa Mahasiswa

3.Fraksi Rakyat Indonesia

4. Greenpeace Indonesia

5. BEM STHI Jentera

6. Bersihkan Indonesia

7. Enter Nusantara

8. BEM KM Universitas Yarsi

9. KIKA

10. Aliansi BEM se-UNNES

11. PUSaKO FH UNAND