Luhut: Ekstradisi dan Operation Defense RI-Singapura Sedang Ratifikasi di DPR

8 September 2022 12:26
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara peluncuran kartu kredit pemerintah domestik dan QRIS antarnegara. Foto: Dok. Kemenko Marves
zoom-in-whitePerbesar
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara peluncuran kartu kredit pemerintah domestik dan QRIS antarnegara. Foto: Dok. Kemenko Marves
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) pengesahan perjanjian Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dan Singapura. Selain FIR, Menko Marves Luhut B Panjaitan memastikan perjanjian ekstradisi dan Defense Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura juga telah memasuki tahap ratifikasi di DPR RI.
ADVERTISEMENT
"Presiden memerintahkan kami ada tiga. Satu mengenai FIR yang Bapak Presiden sudah sampaikan, sudah tanda tangan Perpresnya, kedua adalah ekstradisi, dan ketiga Defense Cooperation Agreement," kata Luhut dalam keterangan persnya di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (8/9).
"Ini sudah selesai hanya tinggal ratifikasi di parlemen kita saja. Saya kira Presiden sudah memberikan Perpres ke sana dan insyaallah tidak akan terlalu lama lagi akan selesai juga," imbuh dia.
Luhut mengatakan, perjanjian FIR, ekstradisi, dan DCA dengan Singapura menunjukkan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam kerja sama internasional. Ia pun berharap perjanjian ekstradisi dapat menambah kemajuan peradilan tindak kejahatan di Indonesia.
"Yang jadi keputusan DPR hanya dua. Satu ekstradisi, kedua Defense Cooperation Agreement. Saya kira ini sudah sampai di parlemen dan kita sudah bicara dengan DPR insyaallah juga saya kira tidak ada masalah. Kalau boleh saya laporkan ini adalah keberhasilan pemerintah bahwa kita bisa bekerja dengan dunia internasional," jelasnya.
ADVERTISEMENT
"Jadi tidak kaku tapi kita tidak ingin kedaulatan negara kita tidak jelas. Ekstradisi sangat penting dan Presiden menekankan kepada kami untuk dilakukan. Kita tidak mau orang yang melakukan kejahatan atau korupsi di tempat kita berlindung di tempat lain. Saya kira itu suatu keputusan yang sangat strategis," tandasnya.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·