Luhut Evaluasi PPKM Darurat: Minta Maaf hingga Belum Umumkan Perpanjangan
ยทwaktu baca 4 menit
PerbesarPemerintah telah menerapkan PPKM Darurat demi menekan lonjakan kasus COVID-19 sejak 3 Juli. Terhitung hingga Sabtu (17/7), PPKM Darurat sudah berlangsung selama 15 hari.
Jelang berakhirnya PPKM Darurat pada 20 Juli, pemerintah melakukan evaluasi.
Berikut kumparan rangkum poin-poin evaluasi yang disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat:
Minta Maaf Belum Optimal
Luhut menyatakan penerapan PPKM Darurat memang belum efektif dan optimal menekan mobilitas masyarakat serta laju penularan corona. Atas kondisi ini, Luhut meminta maaf.
"Sebagai Koordinator PPKM Jawa-Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya meminta maaf ke seluruh rakyat Indonesia, jika dalam penanganan Jawa-Bali ini masih belum optimal," ujar Luhut dalam konpers virtual, Sabtu (17/7).
Meski demikian, Luhut menegaskan pihaknya dan semua menteri akan bekerja keras untuk menekan penularan corona varian Delta.
"Saya bersama jajaran kepala menteri terkait akan terus bekerja keras untuk pastikan penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan," ucapnya.
Kasus COVID-19 di DKI Sudah Menurun, Bali Akan Turun Seminggu ke Depan
Luhut menuturkan, penerapan PPKM Darurat yang berlangsung 2 pekan sudah mulai menunjukkan penurunan penambahan kasus baru COVID-19, serta pengurangan mobilitas masyarakat. Daerah yang paling terlihat hasilnya seperti DKI Jakarta dan Bali.
"Kami melihat ada beberapa daerah yang mencapai penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakatnya sudah cukup baik dan penambahan kasusnya sudah flattening dan menurun," ucap Luhut.
"Seperti DKI Jakarta dan saya lihat Bali juga akan menurun penambahannya dalam 1 minggu ke depan," imbuhnya.
Meski begitu, Luhut memprediksi masih akan ada kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 dalam 2-3 hari ke depan. Sebab, laju penularan virus corona saat ini masih dalam masa transisi selama 14-21 hari.
Alokasikan Rp 33,2 Triliun untuk Nakes hingga Obat COVID-19
Luhut menyebut pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 33,21 triliun.
Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk menambah bantuan insentif kepada tenaga kesehatan (nakes), biaya perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, pembangunan RS lapangan, hingga pembagian 2 juta obat gratis yang sudah dimulai oleh Presiden.
"Pemerintah tingkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 33,21 triliun, antara lain penambahan biaya perawatan pasien COVID-19 di RS, penambahan insentif nakes, tenaga vaksinasi, pembangunan RS lapangan, pembelian oksigen dan pembagian 2 juta obat gratis bagi warga isoman OTG dan gejala ringan," jelas Luhut.
Tambah Bansos Rp 39,19 T untuk Masyarakat
Pemerintah menambah jumlah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat selama pemberlakuan PPKM Darurat.
Luhit mengatakan, total tambahan bansos yang akan diberikan jumlahnya Rp 39,19 triliun.
Ia mengatakan, bantuan ini meliputi beras Bulog 10 Kg untuk 18,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu, ada juga tambahan bansos tunai untuk 10 juta KPM. Lalu, ada ekstra 2 bulan pemberian sembako untuk 18,9 juta KPM.
Selain itu, ada juga 5,9 juta tambahan bansos untuk KPM usulan daerah; tambahan anggaran kartu prakerja senilai Rp 10 triliun; dan subsidi listrik untuk rumah tangga dengan kapasitas 450 volt dan 900 volt selama 3 bulan.
"Selanjutnya perpanjangan kuota subsidi internet bagi siswa mahasiswa guru dosen selama 6 bulan dan subsidi listrik diperpanjang sampai Desember 2021," ucapnya.
Tak Bisa Selesaikan Corona dengan Tambah Bed RS, Harus Prokes-Vaksin
Kapasitas rumah sakit rujukan pasien corona kian penuh seiring dengan kenaikan kasus penularan.
Luhut menyebut, penyelesaian pandemi, apalagi menghadapi corona varian Delta, tak bisa hanya dengan menambah bed RS maupun tenaga kesehatan.
"Kita tidak bisa selesaikan pandemi COVID-19 ini, terutama hadapi varian Delta ini, hanya dengan menambah tempat tidur RS, dokter, dan perawat, itu hanya sementara," jelas Luhut.
"Meskipun kita bekerja keras menambah fasilitas RS itu hanya solusi sementara," lanjutnya.
Luhut menegaskan solusi paling ampuh adalah menjalani prokes secara ketat dan mempercepat vaksinasi sehingga kekebalan komunitas segera tercapai.
"Solusi permanen adalah menjalankan prokes yang ketat, dan mempercepat vaksinasi yang Presiden perintahkan berkali-kali dan cek berkali-kali ini agar tercipta herd immunity," terangnya.
Minta Tak Dipolitisasi
Luhut berharap kerja sama masyarakat dan semua pihak dalam menyelesaikan pandemi corona. Menurutnya, kunci utama keberhasilan adalah kekompakan dan jangan sampai dipolitisasi.
"Kalau kita tidak kompak, kita tidak satu, tidak akan bisa kita selesaikan. Ini (penularan corona) nanti bisa turun, (tapi) bisa muncul lagi nanti kalau kita tidak disiplin (prokes)," ujar Luhut.
"Jadi kata kunci, saya imbau ke semua masyarakat pada semua kita jangan kita politisasi ini," imbuhnya.
Keputusan Perpanjangan PPKM Darurat Diumumkan 2-3 Hari ke Depan
Konpers evaluasi tersebut rupanya belum mengumumkan rencana perpanjangan PPKM Darurat. Luhut menyatakan, perpanjangan PPKM Darurat akan diumumkan secara resmi dalam 2-3 hari ke depan.
"Saat ini sedang kami evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut," ujar Luhut.
"Kami akan laporkan ke bapak presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita umumkan secara resmi," lanjutnya
Luhut mengatakan ada 2 indikator yang digunakan untuk mengevaluasi periode transisi.
"Di mana beberapa relaksasi bisa dilakukan apabila indikator penambahan kasus konfirmasi (positif corona) dan BOR trennya makin baik," tutupnya.