News
·
13 April 2021 13:19

Luhut ke Firli Bahuri: KPK Tidak Boleh Jadi Alat Politik

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Luhut ke Firli Bahuri: KPK Tidak Boleh Jadi Alat Politik (28024)
searchPerbesar
Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan Foto: Menko Marves
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bicara soal upaya membuat Indonesia bebas korupsi. Luhut menyatakan bahwa pemerintah akan melibatkan KPK untuk mengawasi setiap program besar agar tak terjadi praktik rasuah di dalamnya.
ADVERTISEMENT
Maka dari itu, Luhut meminta KPK bisa menjadi lembaga yang kokoh. Ia berharap, dengan kepemimpinan Komjen Polisi Firli Bahuri, KPK bisa bekerja maksimal menjalankan tugasnya dan tidak malah menjadi alat politik.
"Saya juga berharap untuk kita semua tingkatkan ikhtiar kita, untuk membuat Indonesia yang lebih bagus, dan dengan leadership Pak Firli saya minta KPK harus lebih kokoh, KPK itu tidak boleh jadi alat politik, tidak boleh juga menjadi alat kekuasaan," kata Luhut di acara peluncuran aksi pencegahan korupsi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022, Selasa (13/4).
Luhut meminta KPK bisa fokus menjalankan tugas utamanya, yakni pendidikan masyarakat, pencegahan korupsi, dan juga penindakan. Namun, ia menilai yang paling utama yang harus dilakukan KPK adalah pengawasan dan pencegahan.
ADVERTISEMENT
"KPK itu hanya menjalankan tugas yang paling utama ada 3, pengawasan itu kunci dia, kemudian pencegahan dan penindakan," kata dia.
"Pencegahan ini menurut saya faktor yang sangat penting, jadi jangan penindakan saja yang menonjol, pencegahan kurang, jadi pencegahan ini yang menurut hemat saya harus kita dorong dan pemerintah sangat ingin KPK kuat," sambungnya.
Luhut juga mengatakan, apabila pencegahan sudah dilakukan dan tetap saja ada yang nekat berbuat korupsi, maka penindakan bisa dilakukan. Namun sekali lagi, ia tetap menilai pencegahan adalah yang utama.
Sebab, di awal sambutannya, Luhut juga menyinggung soal penidakan KPK yang tak bikin orang jera. Sehingga, perlu adanya upaya lain semacam pencegahan.
"KPK harus bisa mencegah pengeluaran dan penyelewengan yang tak perlu, dan kalau itu diperlukan sampai ke penindakan," pungkasnya.
ADVERTISEMENT