Luhut yang Makin Lantang Menyuarakan Penundaan Pemilu
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan makin lantang menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dalam beberapa kesempatan. Bahkan, ia menyebut memiliki 'big data' yang menyatakan bahwa mayoritas masyarakat mendukung wacana tersebut.
Luhut disebut-sebut turut terlibat dalam wacana penundaan pemilu ini. Wacana penundaan pemilu kembali mencuat setelah Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendorong penundaan pemilu. Sikap Cak Imin kemudian diikuti Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga memberikan sinyal serupa.
Setelah itu, Luhut tampak tampil di publik dan menyampaikan beberapa statement terkait penundaan pemilu.
Lalu apa saja pernyataan Luhut mengenai penundaan pemilu?
Big Data
Pernyataan Luhut terkait wacana penundaan pemilu berawal dari klaimnya terkait keinginan masyarakat agar pemilu ditunda. Ia mengatakan berdasarkan 'big data' yang ia miliki, terdapat 110 juta masyarakat yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Namun, Luhut tak menjelaskan secara rinci dari mana data 110 juta data itu diperoleh. Ia hanya menyebut 110 juta data itu diperoleh dari pembahasan netizen terkait penundaan pemilu di media sosial.
Ia menegaskan big data itu nyata dan tidak mengada-ada. Namun, Luhut tak ingin membuka data itu ke publik.
"Ya, pasti adalah [big datanya], masa bohong. Janganlah [diungkap ke publik]," kata Luhut, Selasa (15/3).
Dari big data itu, Luhut menyebut juga berasal dari sejumlah pemilih partai. Dia mengeklaim pemilih Demokrat, PDIP hingga Gerindra ada yang mendukung penundaan pemilu.
Saat ini, PDIP, Gerindra, dan Demokrat masih konsisten menolak penundaan Pemilu 2024.
Luhut Tanya Kenapa Pemilu Harus Buru-buru
Politikus senior Golkar ini juga mengaku melakukan pengamatan di masyarakat terkait penundaan pemilu. Berdasarkan pengamatannya, banyak masyarakat saat ini ingin anggaran pemerintah difokuskan untuk COVID-19, bukan pemilu.
"Kalau saya melihat di bawah, saya sudah sampaikan, kok, banyak rakyat nanya yang saya ungkap ini, ya, saya boleh bener, boleh enggak bener. Sekarang kita tenang-tenang, kok. Kedua, kenapa duit begitu besar itu, kan, banyak mengenai pilpres mau dihabisin sekarang," kata Luhut di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).
Selain itu, Luhut menuturkan jika pemilu ditunda, akan menciptakan perdamaian di masyarakat karena tak ada polarisasi. Ia tak ingin istilah kadrun kembali muncul saat pemilu tiba.
"Mbok, nanti lho, kita masih sibuk dengan COVID keadaan masih begini dan seterusnya-dan seterusnya. Itu pertanyaan kenapa mesti kita buru-buru. Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun apa istilahnya dulu itu," imbuh dia.
Dia pun mengaku heran mengapa wacana ini dianggap salah. Sebab, kata dia, wacana ini akan diproses di DPR. Jika DPR tidak setuju, maka wacana ini akan berakhir dengan sendirinya.
"Kita mau damai itu aja sebenarnya. Itu, kan, semua berproses kalau nanti proses di jalan sampai ke DPR, ya, bagus, DPR enggak setuju, ya, berhenti. Kalau sampai di DPR setuju sampai ke MPR, berhenti, ya, berhenti. Ya, itulah demokrasi kita kenapa mesti marah-marah ada yang salah?" sebut Luhut.
Sebelum Luhut gencar menyampaikan penundaan pemilu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga menyampaikan hal serupa. Ia mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda hingga 2027.
Bahlil mengatakan jika pemilu ditunda, bisa menjadi langkah yang lebih baik bagi para pengusaha Indonesia. Sebab, situasi dunia usaha mulai kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.
"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia yang berlangsung secara daring dikutip Senin (10/1).