Lurah di Depok yang Gelar Hajatan saat PPKM Darurat Jadi Tersangka

6 Juli 2021 15:45 WIB
·
waktu baca 2 menit
clock
Diperbarui 13 Agustus 2021 13:49 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Acara pernikahan yang digelar oleh Lurah Kecamatan Pancoran Mas, Depok di tengah PPKM Darurat. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Acara pernikahan yang digelar oleh Lurah Kecamatan Pancoran Mas, Depok di tengah PPKM Darurat. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Lurah di Pancoranmas, Depok yang menggelar acara hajatan pernikahan saat hari pertama penerapan PPKM Darurat, Sabtu (3/7), kini ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro.
ADVERTISEMENT
Menurut Sri, Kejari Kota Depok telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap kasus viralnya video hajatan lurah di Kota Depok tersebut. Polres Metro Depok juga telah melakukan penyidikan dan menetapkan inisial S sebagai tersangka.
"Baru ada satu tersangka atas nama saudara S," ujar Sri Kuncoro pada konferensi pers yang dilakukan secara online, Selasa (6/7).
Sri menjelaskan, Polres Metro Depok masih melakukan penyidikan dan belum tahu kapan kasus tersebut P21 atau naik ke pengadilan guna menjalani sidang.
"Kalau kita untuk saat ini kita tidak bisa estimasi karena berkasnya sendiri belum, yang sampai di kami baru SPDP," terang Sri Kuncoro.
Setelah menerima SPDP, Kejari Depok langsung melakukan penunjukan terhadap lima jaksa yang akan menangani perkara tersebut. Selain itu, Kejari Kota Depok juga menurunkan tiga Kasi untuk ikut membantu menyelesaikan perkara dugaan pelanggaran prokes saat PPKM Darurat itu.
ADVERTISEMENT
"Kita cukup serius, ini kita turunkan tiga orang Kasi untuk menangani perkara ini. Harapannya agar bisa selesai secepatnya," ucap Sri.
Menurut Sri ada tiga pasal yang bisa diterapkan kepada lurah, yakni Pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau Pasal 212 dan atau Pasal 2016 KUHP.
"Nantinya pasal mana yang paling berkesesuaian dengan fakta dan data sesuai berkas perkara. Kita akan lihat dulu berkas perkaranya, kita tunggu, kita akan buat semacam surat dakwaan, sesuai yang tertuang di berkas perkara," tutup Sri.