MA Berhentikan Sementara 2 Hakim dan 1 Panitera yang Ditangkap KPK

Hakim PN Jaksel Iswahyu Widodo usai diperiksa KPK terkait kasus OTT PN Jaksel. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Mahkamah Agung (MA) langsung mengambil langkah tegas terhadap dua hakim dan satu panitera yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (27/11). Mereka yakni dua Hakim PN Jaksel, Iswahyu Widodo, Irwan, serta Panitera Pengganti PN Jakarta Timur, M Ramadhan, yang bertindak sebagai makelar.

“Secara institusif, lembaga hanya bisa memberikan sanksi. Memberhentikan (sementara) yang bersangkutan dari jabatannya,” kata juru bicara MA Suhadi di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).

Sementara untuk pemberhentian ketiganya secara tetap, menunggu putusan ketiganya hingga memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Adapun untuk pencabutan status sebagai hakim, Suhadi menyebut Presiden Joko Widodo yang memiliki wewenang.

Surat pemberhentian Hakim Iswahyu Widodo. (Foto: Mirsan Simamora/kumparan)

Surat pemberhentian Hakim Iswahyu Widodo. (Foto: Mirsan Simamora/kumparan)

Surat pemberhentian Hakim Iswahyu Widodo. (Foto: Mirsan Simamora/kumparan)

“Beliau (Ketua PN Jaksel) menurut cerita pada sore hari itu dia sudah memanggil hakim-hakim memegang perkara yang jadi potensi perhatian publik. Sudah ditanyakan apakah ada permasalahan, kedua ini bilang tidak ada,” imbuhnya.

Kedua hakim tersebut diduga menerima suap bersama Ramadhan terkait pengurusan perkara perdata yang sedang bergulir di PN Jaksel.

Kasus perdata yang dimaksud adalah perkara pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM ooleh PT APMR di PN Jaksel selama tahun 2018. Iswahyu ditunjuk menjadi ketua majelis hakim yang memimpin persidangan tersebut.

Hakim Irwan usai diperiksa KPK terkait kasus OTT PN Jaksel. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Namun, Suhadi memastikan, sebelum OTT terjadi, pihaknya telah mengingatkan jajarannya agar tidak melanggar hukum.

Diketahui dua hakim itu diduga menerima suap Rp 500 juta yang dikonversi menjadi SGD 47 ribu melalui Ramadhan. KPK bahkan menduga sebelumnya sudah ada transasksi Rp 150 juta yang diberikan sebelum putusan sela agar hakim tidak memutuskan gugatan tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menahan 5 orang sebagai tersangka. Iswahyu, Irwan dan Ramadhan selaku pihak diduga menerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara pihak diduga pemberi suap, yakni dua orang bernama Arif dana Martin, disangkakan melanggar Pasall 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat ke (1) KUHP.