MA Inggris Akan Gelar Sidang untuk Penetapan Referendum Kemerdekaan Skotlandia

Bendera Skotlandia (Ilustrasi) Foto: Jeff J. Mitchell

Mahkamah Agung Inggris mengumumkan pada Kamis (21/7/2022), pihaknya akan mengadakan sidang untuk menetapkan kemungkinan referendum kemerdekaan Skotlandia tanpa persetujuan dari Pemerintah Inggris.

Sidang itu akan berlangsung pada 11-12 Oktober mendatang. Perdana Menteri Skotlandia, Nicola Sturgeon, telah mendorong upaya untuk mengadakan referendum kemerdekaan sejak dulu.

Namun, dia menemui penolakan dari Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. Sturgeon lantas mendesak pejabat tinggi hukum negaranya untuk membuat rujukan tentang legalitas referendum bila tidak mengantongi perizinan dari Inggris.

Menteri Utama Skotlandia, Nicola Sturgeon. Foto: AFP/POOL/JANE BARLOW

Sturgeon bahkan telah menerbitkan rancangan undang-undang terkait. RUU itu menguraikan rencana untuk mengadakan pemungutan suara pemisahan diri pada 19 Oktober 2023.

Sturgeon bersumpah akan mengambil tindakan hukum untuk memastikan agenda itu bila mendapati perlawanan Inggris.

"Masalah kemerdekaan tidak dapat ditekan. Itu harus diselesaikan secara demokratis. Dan itu harus melalui proses yang tidak tercela dan mendapat kepercayaan," jelas Sturgeon kepada Parlemen Skotlandia, dikutip dari Reuters, Kamis (21/7/2022).

Ratu Elizabeth II bertemu Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon selama audiensi di Istana Holyroodhouse, di Edinburgh, Skotlandia, Inggris, Rabu (29/6/2022). Foto: Jane Barlow/Pool via REUTERS

Skotlandia memiliki populasi sekitar 5,5 juta orang. Para pemilih negara itu telah menolak kemerdekaan pada 2014.

Tetapi, Partai Nasional Skotlandia (SNP) pimpinan Sturgeon kembali mengungkitnya usai kepergian Britania Raya dari Uni Eropa (UE). Sebab, mayoritas warga Skotlandia menentang Brexit.

Partai-partai pro-kemerdekaan menenangkan mayoritas dalam pemilihan Parlemen Skotlandia pada 2021. Alhasil, Sturgeon mengatakan, pemerintah memiliki mandat untuk mengadakan pemungutan suara kedua.

Menurut Inggris, permasalahan itu telah rampung usai pemungutan suara sebelumnya. Pihaknya menegaskan, Skotlandia semestinya memusatkan perhatian pada prioritas lain yang lebih besar.

Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss. Foto: Hannah McKay/REUTERS

Kabar mengenai referendum itu juga muncul bertepatan dengan tahap terakhir pemilihan calon PM Inggris. Mantan Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak, dan Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss, adalah dua kandidat terakhir yang masih bertahan.

Sunak mengulangi, referendum bukan prioritas bagi masyarakat Skotlandia. Sementara itu, Truss menegaskan penolakannya terhadap permintaan itu dalam keadaan apa pun.

"Referendum terakhir pada 2014 digambarkan sebagai referendum sekali dalam satu generasi, kita sekarang berada di tahun 2022—itu bukan satu generasi yang lalu," jelas Truss, dikutip dari The Scotsman.