Ma'ruf: 2024 Tak Ada Lagi Konflik Ideologi, Radikalisme, dan Khilafah

Cawapres Ma'ruf Amin memberikan sambutan sekaligus membuka doa bersama untuk Sulteng dan halaqah kebangsaan di Pesantren Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat. (Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan)

Calon wakil presiden nomor urut 1, Ma'ruf Amin dalam safarinya ke salah satu pondok pesantren di Purwakarta Jawa Barat memberikan ceramah di hadapan para santri. Salah satu isi ceramah Ma'ruf adalah mengenai ideologi negara, Pancasila.

Ma'ruf yakin di 2024 atau saat dia selesai menjabat wapres jika terpilih, di Indonesia sudah tidak ada lagi konflik ideologi. Ia yakin Pancasila sebagai ideologi negara telah final. Pada 2024 kata Ma'ruf, paham radikalisme dan ideologi khilafah tak mendapat tempat lagi di Indonesia. Sebab Indonesia telah kembali ke dasar negara yaitu pancasila.

"Radikalisme, kemudian juga khilafah dan sebagainya. Saya bilang 2024 tidak ada lagi konflik ideologi kita kembali ke pokok, ke pangkal, kembali ke basic," kata Ma'ruf di Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (3/10).

Ma'ruf menjelaskan, menurutnya Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Hal itu telah disepakati sejak negara Indonesia diproklamirkan. Ia juga meluruskan pemikiran kaum radikal yang menyebut ideologi Pancasila adalah ajaran Tagut.

Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan para habaib di kediamannya, Menteng, Senin (24/9/2018). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

"Bagi nasionalis Pancasila kebangsaan yang religius. Bagi umat Islam, Pancasila kebangsaan yang bertauhid karena ada sisi ketuhanan yang maha esa atas dasar Pancasila itu didirikan negara kesatuan republik indonesia," terangnya.

"Pancasila itu bukan Tagut tapi titik temu. UUD 45 itu kesepakatan nasional. Kesepakatan sama-sama saudara sebangsa setanah air. NKRI negara kesepakatan," tambahnya.

Ma'ruf menuturkan, mengapa ideologi selain Pancasila yakni khilafah tak diterima di Indonesia sebab tak sesuai dengan kesepakatan bersama para pendiri bangsa.

"(bentuk negara) Republik juga Islami. Indonesia, Mesir, Turki, Pakistan. Cuma yang disepakati Indonesia negara yang bentuknya republik. Kan khilafah Islami juga? Iya islami cuma tidak sesuai dengan kesepakatan," pungkasnya.