MA soal KY Batal Seleksi Hakim Agung Imbas Efisiensi: Beban Kerja Jadi Nambah

Gedung Mahkamah Agung. Foto: Ben Bryant/Shutterstock

Komisi Yudisial (KY) batal membuka seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung (MA). Ini merupakan imbas efisiensi anggaran sebesar 54 persen, yang diterima KY.

Menanggapinya, MA menyebut hal ini akan membebani pekerjaan mereka ke depan.

“Ya, kalau beban pekerjaan menjadi tambah itu. Yang tadinya misalnya, kalau perkara (berjumlah) 100 ribu dengan diselesaikan oleh 10 orang dengan 15 orang kan ringan,” ujar juru bicara MA, Yanto di media center MA, Jakarta pada Kamis (13/2).

“Intinya berpengaruh ya. Menambah beban kerja para hakim agung karena jumlahnya berkurang,” pungkasnya.

Meski begitu, menurut Yanto, MA tetap akan menjalani tugasnya meski harus lembur.

“Jadi ya menambah beban saja. Tapi tetap bisa dijalankan. Dijalankan, tetap, hanya mungkin sidangnya bisa lembur. Bisa tiap hari seperti itu,” sambungnya.

Seleksi itu untuk mengisi kekosongan 16 orang Hakim Agung dan adanya permintaan dari MA untuk 3 hakim ad hoc HAM.

Permintaan pengisian kekosongan 16 orang Hakim Agung itu terdiri dari 5 orang Hakim Agung Kamar Pidana, 2 orang Hakim Agung Kamar Perdata, 2 orang Hakim Agung Kamar Agama, 1 orang Hakim Agung Kamar Militer, 1 orang Hakim agung Kamar TUN, dan 5 orang Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak.

Keputusan pembatalan tersebut disampaikan oleh Komisioner KY, Taufiq HZ, dalam konferensi pers di Kantor KY, Jakarta, Jumat (7/2).

"Sehubungan dengan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, KY tidak dapat melaksanakan seleksi Hakim Agung dan hakim ad hoc HAM pada MA untuk memenuhi permintaan MA seperti tersebut di atas," ujar Taufiq, Jumat (7/2).

Dalam kesempatan itu, juru bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan, pembatalan itu imbas adanya efisiensi anggaran belanja di tubuh KY usai terkena dampak pemotongan sebesar 54 persen dari pagu anggaran tahun 2025.

"Untuk diketahui, kepada masyarakat bahwa KY mencoba untuk melakukan efisiensi dari pemotongan anggaran sebesar 54 persen dari pagu anggaran tahun 2025," tutur Mukti.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya terus mengupayakan untuk mendapatkan penambahan anggaran.

"Saat ini KY terus mengupayakan untuk mendapatkan penambahan anggaran dengan melakukan komunikasi pada pihak-pihak terkait," ungkapnya.

"Dan semoga apabila terpenuhi, maka insyaallah agenda seleksi calon Hakim Agung ini akan kembali bisa dilaksanakan," kata dia.

Lebih lanjut, Mukti juga menyampaikan, kebutuhan anggaran khusus untuk seleksi tersebut, membutuhkan setidaknya biaya sebesar Rp 5 miliar.

Namun, anggaran tersebut juga bergantung pada jumlah permintaan yang disampaikan kepada KY.

"Ini juga tergantung dari jumlah permintaan, ya. Kebetulan tahun ini kita diminta sebanyak 19 calon Hakim Agung dan calon hakim ad hoc," ucap dia.

Diketahui akibat efisiensi ini, KY hanya mendapat pagu efektif anggaran sebesar Rp 109 miliar.