MA Tepis Isu 3 Hakim Naik Jabatan karena Terkait Kasus Ahok

Hakim Ketua di Sidang Ahok. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Mahkamah Agung membantah promosi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dwiarso Budi Santiarto, menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar,Bali, terkait perkara yang ditangani. Dwiarso adalah ketua majelis hakim perkara dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menyebutkan mutasi dan promosi kali ini tidak hanya ditujukan untuk Dwiarso. Ada 320 hakim yang diputuskan untuk pindah lokasi kerja berdasarkan rapat tim promosi dan mutasi (TPM) Hakim Badilum (Badan Peradilan Umum) Makamah Agung pada Rabu (10/5).

"Itu mutasi dan promosi regular. Biasanya satu tahun (ada mutasi) satu sampai empat kali di masing-masing Ditjen Peradilan. Itu tidak ada hubungannya dengan perkara Pak Ahok," kata Ridwan Mansyur kepada kumparan (kumparan.com), Kamis (11/5).

Baca juga: Tiga Hakim Kasus Ahok Naik Jabatan

Hakim dalam sidang vonis Ahok. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Proses mutasi pun, dijelaskan Ridwan, sudah berlangsung selama tiga bulan terakhir. Selama proses penggodokan, dilihat hakim-hakim yang sudah layak mendapat promosi.

Ridwan juga menuturkan, Dwiarso sudah layak menjadi hakim tinggi. Selain syarat pangkat dan jabatan sudah terpenuhi, banyak teman seangkatannya yang telah menjadi hakim tinggi. "Rombongan Pak Budi, ketua majelis Ahok itu, rata-rata sudah hakim tinggi," sebut Ridwan.

Lebih lanjut, juga disebutkan, tidak semua hakim yang mengadili perkara Ahok mendapat promosi. Hanya tiga dari lima. Hal itu dilakukan karena sudah waktunya mereka mendapat jabatan lebih tinggi.

Ahok menjalani sidang lanjutan dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara. Hakim menunda sidang hingga Selasa, minggu depan. (Foto: Wahyuni Sahara)

"Sebab ada hakim tertentu kalau tidak dipindah ke pengadilan yang lebih tinggi pangkatnya tidak bisa naik. itu akan merugikan mereka. Kecuali yang bersangkutan dapat sanksi, baru dipindah ke tempat yang tidak seharusnya," tuturnya.

Hakim perkara Ahok yang mendapat promosi adalah Ketua Majelis Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dwiarso Budi Santiarso, Abdul Rosyad, dan Jupriyadi. Ketiganya diberi jabatan yang lebih tinggi di luar Jakarta.

Dwiarso ditunjuk untuk menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Abdul Rosyad menjadi hakim tinggi di Pengadilan TInggi Palu, dan Jupriyadi menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bandung.

Baca juga: PDIP Pertanyakan Alasan Penahanan Ahok