Ma'arif Institute: Melarang Salat Id, Melanggar Konstitusi
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kritik mengalir bagi pemerintah kota yang tidak mengizinkan masyarakat Salat Idul Fitri pada Jumat (21/4) menggunakan lapangan yang dimohonkan dalam surat izin. Yaitu Lapangan Merdeka di Sukabumi dan Lapangan Mataram Pekalongan.
ADVERTISEMENT
Direktur Eksekutif Maarif Institute, Abdul Rohim Ghazali, mengatakan siapa pun kepala daerah yang melarang atau tidak mengizinkan Salat Id pada hari Jumat, 21 April 2023, jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi.
"Apakah termasuk mereka yang melarang penggunaan fasilitas umum untuk Salat Id? Jawabannya iya. Bahkan termasuk pelarangan penggunaan fasilitas negara. Karena fasilitas negara itu pada hakikatnya milik rakyat," ucap Abdul Rohim, Senin (17/4).
Menurut Rohim, pejabat negara bisa menggunakan fasilitas negara karena mendapat mandat dari rakyat.
Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi pejabat negara yang memberikan fasilitas kepada umat Islam untuk melaksanakan Salat Id, meskipun mungkin waktunya tidak sama dengan yang ditetapkan pemerintah.
"Kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta beribadah sesuai agama dan keyakinannya merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2)," kata aktivis Muhammadiyah itu.
ADVERTISEMENT
"Hak dan jaminan ini tidak berkurang sedikit pun kadar dan substansinya dalam kondisi apa pun," tegasnya.
Penjelasan Walkot Sukabumi
Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menyatakan tiga poin atas heboh isu Pemerintah Kota Sukabumi menolak memberi izin kepada Muhammadiyah untuk menggelar Salat Id di Lapangan Merdeka pada Jumat (21/4).
Berikut pernyataan Achmad Fahmi:
ADVERTISEMENT
****
kumparan bagi-bagi berkah senilai jutaan rupiah. Jangan lewatkan beragam program spesial lainnya. Kunjungi media sosial kumparan untuk tau informasi lengkap seputar program Ramadhan! #BerkahBersama