Madagaskar Pecat Menlu usai Kutuk Aneksasi Rusia atas 4 Wilayah Ukraina di PBB

Mantan Menlu Madagaskar, Richard Randriamandranto. Foto: Twitter/@RichardRandrMEF

Presiden Madagaskar, Andry Rajoelina, memecat Menteri Luar Negeri Madagaskar, Richard Randriamandranto, pada Selasa (18/10). Pemecatannya diyakini lantaran dia memilih mengecam pencaplokan Rusia atas wilayah Ukraina dalam pemungutan suara di PBB.

Madagaskar mengeluarkan dekrit yang mengumumkan kepergian Randriamandranto. Untuk sementara, dia akan digantikan Menteri Pertahanan Madagaskar, Richard Rakotonirina.

Dekrit yang ditandatangani oleh presiden itu tidak menjelaskan perubahan tersebut. Tetapi, media setempat meyakini, pemecatannya berakar dari tindakan Randriamandranto dalam pemungutan suara atas resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) pada 12 Oktober.

Resolusi tersebut mengutuk aneksasi ilegal Rusia atas wilayah Ukraina. Randriamandranto bergabung dengan 142 negara lain yang mendukung resolusi UNGA. Padahal, dia belum berkonsultasi dengan Rajoelina maupun Perdana Menteri Madagaskar, Christian Ntsay.

Presiden Madagaskar Andry Rajoelina. Foto: RIJASOLO/AFP

Sejumlah media lokal menuduhnya membangkang dari Rajoelina. Sampai saat itu, Madagaskar berteguh pada posisi non-blok dalam menanggapi perang di Ukraina. Pihaknya menepis tekanan dari Barat untuk mengkritik Rusia karena menyerang Ukraina.

Hingga kini, Randriamandranto menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kontroversi seputar pemecatannya.

"[Randriamandranto] adalah kambing hitam [yang dipecat] untuk memperbaiki kesalahan diplomatik," ujar pejabat yang bertanggung jawab atas koordinasi di partai oposisi HVM, Rivo Rakotovao, dikutip dari AFP, Kamis (20/10).

Resolusi UNGA dipicu oleh pengumuman aneksasi empat provinsi di Ukraina oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dia telah meresmikan pencaplokan Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Upacara penandatanganan tersebut berlangsung pada 30 September.

Konser menandai pencaplokan Rusia atas empat wilayah Ukraina diadakan di Moskow, Jumat (30/9/2022). Foto: REUTERS

Otoritas pro-Rusia di keempat wilayah terlebih dahulu mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia pada 23 hingga 27 September. Tindakan itu memicu kecaman keras dengan 143 suara dukungan atas resolusi terkait di UNGA, termasuk dari Indonesia.

Lima negara lainnya memilih untuk menentang resolusi. Ada pun 35 negara yang memutuskan untuk abstain, seperti China, India, Afrika Selatan, dan Pakistan. Langkah PBB mengulangi peristiwa selama pencaplokan Semenanjung Krimea dari Ukraina oleh Rusia pada 2014.

Rusia kala itu memveto rancangan resolusi untuk menentang referendum tentang status Krimea di Dewan Keamanan PBB. UNGA lalu mengadopsi resolusi yang menyebutnya tidak sah. Pemungutan suara mencatat seratus suara dukungan dan sebelas menentang.

UNGA kembali mengadakan pemungutan suara untuk menangguhkan Rusia dari Dewan HAM PBB (UNHRC) pada April. Badan beranggotakan 193 negara itu memberikan 93 suara dukungan dan 24 suara penentangan. 58 negara lainnya abstain, termasuk Indonesia.