Mafindo: Ada 12 Klaim Sesat Hadi Pranoto Terkait Obat Corona, Polisi Harus Usut

Ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Video viral berisi klaim Hadi Pranoto menemukan obat penyembuh COVID-19 menimbulkan kegaduhan publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho.

"Video tersebut dinilai mengandung informasi sesat oleh Kemenkes dan IDI. Namun video itu sudah ditonton oleh ratusan ribu orang dalam waktu singkat. Peristiwa ini menambah deretan informasi bohong, yang oleh WHO disebut sebagai infodemi," kata Septiaji dalam keterangannya, Senin (3/8).

Sejak akhir Januari hingga awal Agustus 2020 ini Mafindo mencatat 544 hoaks COVID19. Menurut Septiaji, ini berdampak ke masyarakat.

“Infodemi berdampak buruk bagi masyarakat, mengganggu upaya penanganan pandemi. Butuh keseriusan bersama untuk menangkalnya,” ujar dia

Berbagai hoaks dan teori konspirasi, menurut Septiaji, sangat merugikan banyak pihak. Seperti teori konspirasi rumah sakit dan dokter menyebut pasien terinfeksi corona sebagai lahan bisnis. Sehingga terjadi beberapa insiden penarikan jenazah paksa, hingga intimidasi tenaga medis di beberapa daerah.

“Bahkan hingga teori konspirasi terkait agama. Seperti bahwa COVID19 adalah sebuah cara untuk menghancurkan umat agama tertentu dengan membuat umatnya tidak kembali ke sekolah dan mendapatkan pendidikan agama,” ungkapnya.

Salah satu anggota keluarga Surya Atmaja, Hadi Pranoto. Foto: kumparan

Isu hoaks dan teori konspirasi di seputar vaksin juga berpotensi membuat masyarakat menolak program vaksinasi jika nanti vaksin sudah tersedia. Dikhawatirkan hoaks juga berperan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Video Anji bersama Hadi Pranoto yang disebut sebagai profesor pencipta obat COVID19 adalah salah satu konten berisi klaim meragukan bahkan sesat.

“Ini bisa membahayakan publik dan memberi rasa aman yang palsu, dan dapat berbalik menjadi kelengahan masyarakat akan bahaya penyebarannya,” ujar Septiaji.

“Masyarakat yang termakan informasi tersebut bisa kemudian menolak protokol pencegahan dan pengobatan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka memilih obat alternatif yang ditawarkan dalam video itu,” tambahnya.

Ilustrasi hoaks Foto: Shutterstock

12 Klaim Hoaks Hadi Pranoto

Mafindo mencatat ada 12 klaim sesat dan membahayakan publik dalam video wawancara Anji dengan Hadi Pranoto.

Di antaranya klaimnya: obat buatannya sudah menyembuhkan ribuan orang dengan dua atau tiga hari pemakaian, vaksin justru merusak organ tubuh, dan masker tidak bisa mencegah penularan COVID19.

"Berbagai klaim tersebut sangat berbahaya bagi publik, sehingga kami mendukung PB IDI yang meminta kepolisian turun tangan,” ujarnya.

Baik Kemendikbud maupun IDI menyatakan keraguan atas titel profesor bagi Hadi Pranoto. Namun berbagai klaimnya telanjur viral karena dimuat di kanal Youtube Anji dengan subscriber 3.6 juta orang.

“Sangat disayangkan sebuah kanal digital dengan jangkauan yang besar namun ikut menyebarkan informasi yang berpotensi membahayakan masyarakat. Di tengah keprihatinan karena kasus positif COVID19 yang terus naik di Indonesia, seharusnya seorang figur publik memberikan teladan dengan berbagi informasi benar. Mengajak masyarakat mengikuti protokol kesehatan, bukan malah ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan,” sambung Septiaji.

Salah satu anggota keluarga Surya Atmaja, Hadi Pranoto. Foto: kumparan

Melihat dampak kerusakan yang ditimbulkan dari maraknya infodemi, dibutuhkan keseriusan bersama untuk mengatasinya.

Presidium Mafindo, Anita Wahid, menambahkan, pemerintah perlu lebih banyak mendengar opini masyarakat yang banyak muncul di media sosial, dan meresponsnya secara proaktif dengan cepat dan akurat. Publik juga membutuhkan kepastian informasi terkait kebijakan yang dikomunikasikan dengan konsisten.

"Kesimpangsiuran informasi akan membuat tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah menurun. Bisa juga menjadi pintu masuk kabar bohong," tutur Anita.

Publik, lanjut Anita, juga perlu berhati-hati dalam menerima informasi, terutama yang terkait dengan berbagai tuduhan konspirasi di balik pandemi COVID19.

“Teori-teori ini memanfaatkan keresahan masyarakat akan kondisi yang serba tidak pasti untuk keuntungan pribadi. Baik keuntungan finansial, ketenaran, ideologi, ataupun keuntungan lain. Teori seperti ini biasanya menggunakan komponen-komponen informasi yang sulit diverifikasi kebenarannya oleh masyarakat umum, sehingga mudah memperdaya masyarakat," papar Anita.

"Oleh karenanya, masyarakat perlu bersikap kritis terhadap informasi. Perlu juga mengeceknya melalui kanal-kanal dan sumber berita yang terpercaya,” sambungnya.

Sebagai negara dengan masyarakat hierarkis, lanjut Anita, tokoh masyarakat dan tokoh agama harus dirangkul untuk memberikan keteladanan bagaimana seharusnya masyarakat memilah informasi.

Publik juga bisa berpartisipasi untuk ikut mengawasi informasi di sekitar lingkungannya dalam bentuk siskamling digital. Caranya ikut melaporkan konten yang dinilai meresahkan kepada pengelola platform maupun aparatur negara.

"Keseriusan dan gotong royong antara pemerintah, elemen masyarakat dan media massa adalah hal yang sangat penting untuk meredam infodemi. Dengan demikian upaya penanganan pandemi COVID19 bisa menjadi lebih baik," tutup Anita.