Mahasiswa Bali Demo Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Bali, Senin (17/2/2025). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Bali, Senin (17/2). Mereka menolak efisiensi anggaran pendidikan.

Pantauan kumparan, para mahasiswa kompak mengenakan pakaian serba-hitam berjalan kaki dari lokasi titik kumpul di Lapangan Renon menuju Kantor DPRD Bali di Kota Denpasar mulai pukul 11.30 WITA.

Mereka membawa sejumlah spanduk merepresentasikan keresahan mengenai efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Bali, Senin (17/2/2025). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Efisiensi ini menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD oleh Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa spanduk tersebut adalah Makan Aja Gratis, Pendidikan Kok Bayar; Hemat Pangkal Kaya, Efisiensi Pangkal Kebodohan; Pendidikan Dipangkas Habis Harapan Menipis; Indonesia Gelap Darurat Pendidikan.

Mereka khawatir efisiensi anggaran tersebut akan berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pemotongan anggaran program kerja organisasi kemahasiswaan, pemotongan dana beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar bagi mahasiswi, hingga pengurangan dana riset di tingkat pendidikan tinggi.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Bali, Senin (17/2/2025). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Menurut salah salah satu peserta aksi bernama Firmansyah, tingkat riset Indonesia saat ini masih minim. Efisiensi anggaran dana riset akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Walaupun dikatakan UKT gak bakal naik dan beasiswa tetap ada namun Inpres dan Surat Kemenkeu itu masih ada (tidak dicabut) sehingga potensi (UKT naik dan beasiswa dikurangi) tetap masih ada," katanya saat orasi.

"Belum ada aturan yang tertulis dan dijamin legalitasnya memastikan bahwa alokasi atau efisiensi dana pendidikan itu ditiadakan atau tetap pada anggaran 20 persen," sambungnya.

Peserta Tolak Nasi Bungkus Gratis dari DPRD Bali

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Bali, Senin (17/2/2025). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Para mahasiswa tampak disambut Plt Sekwan DPRD Bali I Gusti Ngurah Wiryanata. Dia selanjutnya meminta para mahasiswa masuk ke ruang wantilan DPRD berdiskusi.

Dalam diskusi yang berlangsung selama tiga puluh menit itu, para mahasiswa bergantian menyampaikan keluh-kesah mereka mengenai dampak efisiensi anggaran dan membacakan sejumlah tuntutan aksi.

Sementara itu, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya berkomitmen menyampaikan tuntunan mahasiswa kepada pemerintahan atau Kementerian Dalam Negeri untuk mengkaji kembali efisiensi anggaran tersebut.

"Kami akan kirimkan ke kemendagri karena ini mahasiswa, kami ini bagian dari rakyat Bali, generasi muda yang akan membawa bangsa ke depan," katanya.

Para anggota DPRD Bali tampak menyediakan nasi bungkus gratis kepada para mahasiswa sebagai penutup diskusi efisiensi anggaran pendidikan. Namun, para mahasiswa sepakat menolak mengambil dan mengkonsumsi nasi bungkus tersebut.

Nasi bungkus yang ditolak demonstran di Kantor DPRD Bali, Senin (17/2/2025). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

"Kami menyediakan nasi bungkus bukan agar mahasiswa diam tapi karena sudah jam makan siang, silakan dimakan," kata Plt Sekwan DPRD Bali I Gusti Ngurah Wiryanata.

"Tujuan kami di sini untuk menyampaikan pendapat menggunakan aspirasi, tak sedikitpun niat kami untuk mencari nasi, mencari imbalan atau gimana kami cuma ingin aspirasi kami didengar," kata Koordinator Aksi Bali Tidak Diam I Ketut Indra Adiyasa.

Pada pukul 13.30 WITA, baik peserta aksi dan anggota DPRD Bali tampak membubarkan diri dengan tertib.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Bali, Senin (17/2/2025). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Adapun tuntutan para mahasiswa adalah: