Mahasiswa Bangladesh Tolak Militer, Minta Peraih Nobel Pimpin Negara

6 Agustus 2024 15:42 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pasukan militer berpatroli dengan kendaraan lapis baja di Dhaka, Bangladesh, Senin (22/7/2024). Foto: Rajib Dhar/AP PHOTO
zoom-in-whitePerbesar
Pasukan militer berpatroli dengan kendaraan lapis baja di Dhaka, Bangladesh, Senin (22/7/2024). Foto: Rajib Dhar/AP PHOTO
ADVERTISEMENT
Para pemimpin mahasiswa di Bangladesh menolak pemerintahan yang dipimpin militer, dan mendesak seorang peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, untuk menjadi penasihat utama pemerintahan sementara Bangladesh.
ADVERTISEMENT
Yunus telah lama menjadi pesaing politik eks perdana menteri Sheikh Hasina.
Pria berusia 84 tahun itu dianggap telah menyelamatkan jutaan orang keluar dari kemiskinan dengan penggunaan pinjaman mikro yang dipeloporinya. Ia dikenal dunia internasional sebagai "bankir bagi kaum miskin".
Dikutip dari BBC, Yunus dan Grameen Bank miliknya dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian atas pekerjaan perintis buatannya pada 2006.
Namun, Hasina telah berulang kali menggambarkan Yunus sebagai "pengisap darah" kaum miskin dan menuduh Grameen Bank mengenakan suku bunga yang sangat tinggi.
Muhammad Yunus. Foto: Rehman Asad/AFP
Pada Januari 2024, pengadilan Bangladesh menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada Yunus karena melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Hal itu dikritik Yunus sebagai motif politik.
Para koordinator mahasiswa pedemo di Bangladesh telah merilis sebuah video di Facebook yang mengatakan tidak akan menerima pemerintahan militer, dan menyerukan pembentukan pemerintahan sementara baru dengan Yunus sebagai penasihat utamanya.
ADVERTISEMENT
"Pemerintah mana pun selain yang kami rekomendasikan tidak akan diterima," ungkap salah satu organisator utama gerakan mahasiswa, Nahid Islam, seperti dikutip dari BBC.
Ia menambahkan bahwa Yunus telah setuju untuk mengisi peran tersebut.
"Kami tidak akan menerima pemerintahan yang didukung atau dipimpin oleh tentara," tegasnya.
Dikutip dari Reuters, menurut juru bicaranya, Yunus telah menyetujui permintaan para pedemo untuk menjadi penasihat utama pemerintahan sementara Bangladesh.
Mereka mengatakan Yunus akan segera kembali ke Bangladesh setelah menjalani prosedur medis ringan di Paris.