Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.98.0
Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta Geruduk Rektorat, Pertanyakan Transparansi UKT
13 September 2021 15:26 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
ADVERTISEMENT
Sejumlah mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta menggeruduk kantor rektorat kampus di Ring Road Utara, Depok, Sleman, Senin (13/9).
ADVERTISEMENT
Mereka datang untuk mempertanyakan transparansi bantuan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT ) dari pihak kampus dan Kemendikbud.
Mahasiswa memasang sejumlah spanduk di dalam gedung tersebut. Salah satu spanduknya bertuliskan "Birokrasi Omonganmu Terlalu Wangi Terlalu Manis Tetapi Palsu".
Salah satu perwakilan Konsolidasi Mahasiswa Resah (Komar) UPN Veteran Yogyakarta, Juju, mengatakan 477 dari 2.700 mahasiswa yang mengajukan bantuan keringanan UKT ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat oleh pihak kampus.
Mahasiswa yang ditolak itu kemudian akan diberikan bantuan dari Kemendikbud. Hanya saja, bantuan itu berlaku bagi mahasiswa semester sembilan ke bawah.
Selain itu, rektorat akan menggandeng organisasi kemahasiswaan untuk menentukan siapa saja yang menerima bantuan dengan sistem kuota per jurusan 25 orang.
"Bantuan Kemendikbud ini harusnya diberikan kepada mahasiswa yang tidak mampu. Sementara kebijakan yang diambil, bantuan itu dipasrahkan kepada organisasi kemahasiswaan untuk mengatur siapa yang menerima dan itu sistemnya dikuotakan per jurusan 25 orang," ujar Juju, Senin (13/9).
ADVERTISEMENT
Juju menilai metode pemberian bantuan itu kurang tepat sasaran. Sebab, 477 mahasiswa yang ditolak dalam pengajuan keringanan UKT tersebar di semua jurusan.
"Nah harusnya dengan nalar sederhana saja dengan acuan bantuan diberikan kepada yang paling tidak mampu langkah yang diambil seharusnya tidak dikuotakan justru melihat mana mahasiswa yang tidak mampu itu yang menerima," imbuhnya.
Pihaknya juga menuntut kampus agar transparan dalam pemberian bantuan tersebut. Bantuan Kemendikbud itu sebesar Rp 2,4 juta per mahasiswa dengan kuota 594 orang.
"Bantuan itu Rp 2,4 juta. Tadi disampaikan apabila UKT Rp 1 juta begitu, sisa Rp 1,4 juta ke mana kita nggak tahu ini. Ini bisa jadi ada indikasi itu ke mana. Itu menjadi pertanyaan bagi kita," bebernya.
ADVERTISEMENT
Selain itu, mahasiswa juga menyinggung dicabutnya Peraturan Rektor nomor 3 tahun 2020 tentang pembebasan biaya bagi mahasiswa yang sedang skripsi atau disertasi karena terhambat pandemi. Padahal, pandemi sendiri belum tahu kapan akan usai.
"Padahal baru bulan 6 kemari kasus corona melonjak. Ternyata tidak ada lagi skema pembebasan bagi mahasiswa yang skripsi atau tesis atau disertasi," pungkasnya.
Penjelasan kampus
Wakil Rektor II UPN Veteran Yogyakarta Susanta mengatakan bahwa kampusnya berprinsip jangan sampai mahasiswa tidak bisa berkuliah.
"Kedua jangan sampai juga perguruan tinggi tidak memiliki dana yang cukup untuk bisa memberikan layanan yang standar," kata Susanta.
Dia menjelaskan sudah tiga semester ini UPN Veteran Yogyakarta memberikan keringanan UKT. Tahun lalu kampus menggelontorkan Rp 15 miliar untuk keringanan biaya UKT mahasiswa.
ADVERTISEMENT
"Untuk saat ini total yang sudah disetujui saat kami sampaikan UKT itu ada 2.369 mahasiswa. Untuk keringanan skripsi ada 1.300 masih plus-plus. Untuk penetapan ulang ada 319, penurunan ada 721, angsuran 19, penundaan ada 10, untuk pembebasan ada 2. Itu data yang sekarang," tegasnya.
Ia menyebut, untuk 477 mahasiswa yang ditolak keringanan UKTnya akan mendapatkan bantuan dari Kemendikbud. Menurutnya jumlah tersebut tetap bisa terakomodir karena kuota dari Kemendikbud sebanyak 594 mahasiswa.
"Jadi secara matematis dari apa yang semuanya ditolak bisa semuanya masuk di sana," katanya.
Dia menjelaskan, pada prinsipnya kampus melayani mahasiswa. Jika ada data-data yang valid bahwa mahasiswa butuh bantuan maka akan dibantu.
"Nah prinsip kami adalah melayani, sepanjang kemudian ada data-data yang valid kemudian dari sisi kemampuan harus ada penurunan dan sebagainya kami lakukan, dari sisi keuangan," pungkasnya.
ADVERTISEMENT