Mahasiswa Yahudi & Muslim Harvard Diintimidasi Imbas Konflik Israel-Palestina

Aksi demo pro-Palestina di kampus Harvard, Selasa (22/4/2024). Foto: Joseph Prezioso / AFP

Mahasiswa Muslim dan Yahudi di Harvard University mengalami pengalaman dijauhi, dilecehkan, dan diintimidasi karena menyuarakan pandangan politik terkait konflik Israel-Palestina.

Temuan ini terungkap dalam dua laporan setebal lebih dari 500 halaman yang dirilis Selasa (29/4), hasil kerja dua gugus tugas yang dibentuk untuk menyelidiki bias terhadap komunitas Yahudi dan Muslim di kampus.

Mengutip Reuters, sebanyak 2.295 tanggapan dikumpulkan melalui survei daring. Hasilnya menunjukkan 92 persen mahasiswa Muslim dan 61 persen mahasiswa Yahudi merasa pandangan politik mereka berdampak negatif terhadap akademik atau karier.

Sebanyak 47 persen responden Muslim dan 15 persen Yahudi mengaku tidak merasa aman secara fisik di lingkungan kampus.

“Banyak mahasiswa Yahudi, khususnya dari Israel, merasa kemarahan terhadap Israel juga diarahkan kepada mereka,” tulis laporan gugus tugas antisemitisme.

Aksi demo pro-Palestina di kampus Harvard, Selasa (22/4/2024). Foto: Joseph Prezioso / AFP

Di sisi lain, mahasiswa Arab-Amerika menyampaikan mereka dilabeli sebagai “teroris” atau “antisemit” setelah mengenakan keffiyeh sebagai simbol solidaritas terhadap Palestina.

Presiden Harvard, Alan Garber, menyebut kampus perlu memperbaiki ruang dialog dan keberagaman pandangan.

Ia juga berjanji memperkuat sistem disiplin serta memulai riset sejarah menyeluruh mengenai komunitas Muslim, Arab, dan Palestina di Harvard.

Para demonstran berkumpul di Cambridge Common menyerukan kepada pimpinan Harvard untuk menolak campur tangan pemerintah federal terhadap universitas tersebut di Cambridge, Massachusett, AS (12/4/2025). Foto: Nicholas Pfosi/REUTERS

Namun langkah ini terjadi di tengah tekanan politik. Pemerintahan Trump menuduh Harvard gagal melindungi mahasiswa Yahudi dan menyebarkan bias kiri.

Lebih dari USD 2,2 miliar hibah federal telah dibekukan. Trump juga mengancam memotong dana tambahan sebesar USD 1 miliar, termasuk untuk riset kesehatan.

Pihak Harvard menggugat pemerintah AS ke pengadilan federal di Boston, menilai pemotongan dana sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan akademik.

“Kasus ini tentang upaya pemerintah menggunakan pendanaan untuk mengendalikan keputusan akademik Harvard,” tulis pihak universitas dalam gugatan.

Gugatan tersebut menyebut pemangkasan dana dilakukan secara sewenang-wenang, melanggar hukum, serta melanggar hak kebebasan berbicara Harvard sebagaimana dijamin Amandemen Pertama Konstitusi AS.