Mahfud Ingatkan Efisiensi Anggaran Harus Selektif: Kickback Proyek dan Flexing

Eks Menko Polhukam Mahfud MD ditemui di Balairung, UGM, Kamis (20/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Eks Menko Polhukam Mahfud MD berkomentar soal pemangkasan atau efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Prabowo-Gibran. Dia mengingatkan pemerintah agar efisiensi anggaran dijalankan secara selektif.

"Supaya selektif juga efisiensi itu terhadap hal-hal yang memang tidak efisien. Kickback di dalam proyek dan sebagainya yang seperti itu," kata Mahfud MD ditemui di Balairung UGM, Sleman, DIY, Kamis (20/2).

Selain itu perjalanan dinas yang tak ada gunanya hingga pegawai pamer dengan anggaran negara harus turut diefisienkan.

Kickback dalam proyek adalah bentuk suap atau gratifikasi yang terjadi ketika seorang pejabat atau pihak yang berwenang dalam proyek menerima uang, barang, atau keuntungan lainnya sebagai imbalan atas keputusan atau tindakan yang menguntungkan pihak tertentu.

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Negara Tidak Efisien Bikin Marah

Mahfud mengatakan kebijakan efisiensi anggaran tidak jelek. Dahulu di zaman Orde Baru masyarakat marah karena pemerintah tak menjalankan efisiensi.

"Lalu sekarang Pak Presiden, pemerintah sekarang memprogramkan efisiensi. Karena dulu zaman Orde Baru saja inefisiensinya menurut Pak Soemitro (Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah Presiden Prabowo) kan 30 persen. Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu," jelas Mahfud yang pernah berkompetisi dalam Pilpres 2024 ini.

Presiden Prabowo merilis Inpres 1/2025 yang memangkas anggaran sehingga bisa dihemat Rp 306 triliun. Menurut rencana, pemangkasan akan dilakukan hingga Rp 750 triliun. Dana sebanyak ini antara lain untuk makan bergizi gratis dan lembaga investasi Danantara.