Mahfud MD: Berdemokrasi Perlu Kesabaran, Penegakan Hukum Juga Perlu Kesabaran

6 Oktober 2023 13:12 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko Polhukam Mahfud MD saat di University Club UGM, Jumat (6/10/2023).  Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko Polhukam Mahfud MD saat di University Club UGM, Jumat (6/10/2023). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
ADVERTISEMENT
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi. Menurutnya dalam berdemokrasi perlu kesabaran.
ADVERTISEMENT
"Kenapa karena demokrasi itu harus mendengarkan semua orang dan prosedur-prosedurnya kita percayakan kepada lembaga-lembaga politik itu yang saya katakan tadi," kata Mahfud MD ditemui usai mengisi kuliah umum di Ruang Bulak Sumur University Club UGM, Jumat (6/10).
Lanjut Mahfud, lembaga politik dan parpol yang ada sekarang ini adalah lembaga-lembaga yang legal.
"Tinggal kita perbaiki bersama-sama beri masukan agar semakin lama semakin baik," ujarnya.
"Karena nyatanya Indonesia sebagai negara demokrasi ini dari waktu ke waktu maju. Bahwa kita bisa mengkritik kekurangan membuat daftar kekurangan karena kita sudah maju sehingga tahu cara merumuskan kekurangan," ujarnya.
Plt Menkominfo Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/5/2023). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Yang kedua, untuk penegakan hukum, Mahfud mengatakan menegakkan hukum juga diperlukan kesabaran.
"Karena begini orang menegakkan hukum itu harus teliti dan ikut aturan. Sedangkan orang melanggar hukum itu bisa dilakukan sesaat," katanya.
ADVERTISEMENT
Contohnya, kata Mahfud, pembunuhan bisa dilakukan hanya dalam waktu 5 menit. Begitu pula korupsi juga bisa dilakukan 5 menit saja.
"Tetapi untuk menegakkan hukum untuk menangkap koruptor, untuk menangkap orang bunuh orang, itu perlu kehati-hatian agar tidak salah sasaran," ujarnya.
"Tetapi tetap hukum itu adalah teman dari demokrasi, demokrasi harus diimbangi oleh hukum, demokrasi dan nomokrasi itu dua saudara kembar," ujarnya.