Mahfud MD di Ceramah Tarawih: Bahas soal KKB dan Caleg Keturunan PKI

Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan sambutan pada acara ramah taman Gubernur dan Forkopimda Provinsi Bengkulu. Foto: Humas Kemenko Polhukam

Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengizinkan keturunan PKI bisa mendaftar TNI.

Menurutnya, kebijakan itu sudah dilakukan instansi lain di pemerintahan. Contohnya adalah Mahkamah Konstitusi.

"Malah lebih dulu kalau instansi lain. Kalau syarat-syarat misalnya untuk ikut jadi caleg, jadi kepala daerah dan semuanya sudah enggak pakai syarat-syarat itu (soal keturunan). PNS juga enggak pakai itu, sudah lama," kata Mahfud kepada wartawan usai menjadi pembicara Tarawih di Masjid Kampus UGM, Minggu (3/4) malam.

"Jadi TNI bukan yang pertama. Kalau Mahkamah Konstitusi dulu berani sekali membuat keputusan untuk jabatan politik boleh, itu kan Mahkamah Konstitusi yang mulai dulu pertama," tambah dia.

Eks Ketua MK itu menjelaskan, yang penting saat seleksi TNI adalah ideologi peserta seleksi. Peserta tentunya harus berideologi Pancasila. Jika ada orang bukan keturunan PKI tetapi memiliki ideologi PKI, maka dia tidak boleh masuk TNI.

TNI Punya Alat Tes Ilmiah Tahu Kecenderungan Ideologi Orang

Menkopolhukam Mahfud MD ketika menyampaikan kuliah umum soal politik, hukum dan keamanan di kampus IPDN, Kabupaten Sumedang pada Rabu (30/3). Foto: Dok. Istimewa

Mahfud percaya, TNI bisa menyeleksi setiap prajuritnya dengan baik. TNI juga memiliki alat yang canggih dalam rekrutmen.

"TNI itu hebat loh, ada alat tes untuk tahu kecenderungan orang untuk ke mana (ideologinya). Itu ada alatnya dan itu ilmiah, melalui uji coba yang lama," kata Mahfud.

Menurutnya yang terpenting saat seleksi TNI adalah ideologi para peserta. Calon anggota TNI harus berideologi Pancasila. Namun, jika ada orang bukan keturunan PKI tetapi memiliki ideologi PKI, maka dia tidak boleh masuk TNI.

"Sekarang kita kan kita sudah bersatu semua. Mari kita pilih orangnya. Meskipun bukan keturunan PKI tapi ideologinya PKI, ya jangan diterima dalam seleksi itu, kan gitu. Karena kita sudah menganggap PKI partai terlarang, komunisme tidak boleh menjadi dasar ideologi kita," ujar Mahfud.

Penanganan KKB di Papua

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD hadiri acara konferensi 'Gerakan Suluh Kebangsaan bersama Tokoh Bangsa Menyikapi Situasi Papua' di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (23/8). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Situasi di keamanan di Papua belakangan ini menjadi perhatian. Sebab marak terjadi penyerangan KKB. Bahkan, anggota TNI berguguran saat bertugas.

Mahfud MD memberikan penjelasan terkait cara pemerintah menangani KKB di Papua. Menurutnya, pemerintah selama ini menggunakan pendekatan kesejahteraan bukan pendekatan tempur.

"Kebijakan pemerintah itu adalah pendekatan kesejahteraan bukan pendekatan tempur," kata Mahfud MD kepada wartawan usai menjadi pembicara Tarawih di Masjid Kampus UGM, Minggu (3/4) malam.

Mahfud menyebut, pemerintah terus melakukan penanganan terhadap KKB. Setiap perkembangan di Papua selalu dianalisis.

Namun, Mahfud mengatakan kondisi Papua saat ini masih berada dalam status normal atau tidak darurat.

"Pokoknya setiap perkembangan kita analisis. Nanti kita mau apakan gitu yang penting Papua itu harus diperlakukan sebagai daerah normal. KKB itu kan ada di daerah tengah aja, daerah yang sangat sempit di tengah di sana itu kita treat secara biasa-biasa aja," ucap dia.

Selain itu, eks Ketua MK itu menuturkan, pemerintah tidak menetapkan situasi darurat di Papua karena peredaran senjata api ilegal di sana hanya 111 pucuk.