Mahfud MD: Dinamika Politik Lokal Tak Kondusif

16 Juni 2022 12:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko Polhukam Mahfud MD di Simposium Nasional Hukum Tata Negara di Hotel Westin, Badung, Bali Rabu, (18/5/2022). Foto: Denita BR Matondang/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko Polhukam Mahfud MD di Simposium Nasional Hukum Tata Negara di Hotel Westin, Badung, Bali Rabu, (18/5/2022). Foto: Denita BR Matondang/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menkopolhukam Mahfud MD memperingatkan Penjabat (Pj) daerah akan dinamika politik dan kemungkinan konflik menjelang Pemilu 2024. Meski pemilu masih sekitar 2 tahun lagi, Mahfud meminta Pj kepala daerah untuk betul-betul memperhatikan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
"Kemudian untuk politik, [jika] sekarang dinamika perkembangan politik lokal secara umum kondusif, saya katakan enggak. Enggak kondusif," kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi dengan Pj Kepala Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6).
Mahfud mengatakan dalam hasil survei yang dirilis berbagai lembaga, diketahui bahwa masyarakat merespons cukup positif kinerja pemerintah, dengan persentase rata-rata di atas 64%. Salah satu indikator yang cukup tinggi adalah bidang politik dan keamanan yang dinilai kondusif.
"Tentu ketika itu diumumkan ketika orang-orang yang nyinyir survei pesanan itu biarin saja. Mereka bilang itu survei pesanan, siapa yang bisa memesan survei kepada Kompas, kepada apa namanya lembaga survei yang enggak ada urusannya dengan kita," ujarnya.
Meski demikian, Mahfud menilai hal itu sebagai bukti bahwa kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya sudah semakin meningkat.
Rapat Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (16/6/2022). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
"Namun demikian, ada perkembangan lain, ada kelompok di dalam pilkada, konflik antar daerah [atau] wilayah yang kerap kali berujung pada aksi kekerasan mewarnai dinamika politik lokal. Itulah sebabnya pemerintah pusat ketika mengangkat saudara-saudara sebagai Penjabat itu disesuaikan dengan dinamika politik di tiap-tiap lokal," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
"Dipertimbangkan di daerah itu apa masalahnya. Maluku apa, di Papua apa, di Aceh apa. Nah, itu aka disesuaikan dengan itu," lanjutnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengingatkan aksi kekerasan yang masih mewarnai politik sebagai dinamika politik lokal. Sebab meski sejauh ini situasinya cenderung positif, namun kemungkinan itu masih ada. Apalagi di tengah maraknya pembentukan koalisi jelang Pemilu 2024.
"Sekarang silakan saja sekarang bergabung, besok berpindah lagi. Gabungnya itu dinamika mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, itu yang sebenarnya kita inginkan. Untuk membentuk partai politik, membentuk suatu parpol lalu diadu. Diadu apa? Diuji kepada kehendak rakyat," pungkasnya.