Mahfud MD: Dulu yang Curang di Pemilu Birokrasi, Sekarang Antarpartai
PerbesarADVERTISEMENT
Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri acara simposium nasional dengan tema 'Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama' pada Selasa (21/3).
ADVERTISEMENT
Acara itu diselenggarakan DPP PDI Perjuangan dan Baitul Muslimin Indonesia.
Mahfud menyinggung Pemilu di Indonesia yang saat ini semakin baik. Sebab Pemilu di Indonesia kini semakin terbuka dan banyak lembaga hukum yang mengawasinya bersama masyarakat.
"Kalau saya ukur, sekarang ini, Pemilu sudah jauh bagus dari Orde Baru, dulu tidak independen," kata Mahfud.
Eks Ketua MK itu membeberkan bagaimana Pemilu ketika Orba begitu kelam dan buruk. Mahfud menyebut, Pemilu era Orba tidak jujur dan adil.
"Dulu Orba, Pemilu tidak jurdil. Maka kita masukin jurdil. Rakyat punya MK, Bawaslu, pengadilan. Itu jurdilnya. Sehingga Pemilu karena ingin cari pemimpin bersama, hasilnya diterima sama-sama," ucap dia.
Mahfud juga menyinggung kecurangan yang masih terjadi tiap Pemilu. Ia tak menampik kecurangan memang masih ada.
ADVERTISEMENT
"Sekarang yang curang antarpartai, bukan pemerintah. Dahulu yang curang Golkar, TNI, birokrasi untuk menentukan kemenangan," kata Mahfud.
"Sampai Pemilu (1997) terakhir lucu. Diundang-undangkan di DPR ada 11 komisi dan disebut setiap partai harus ada wakilnya satu. PDI waktu itu dikerjain, cuma dapat 10 padahal harusnya 11. Pak Harto (Suharto) Akhirnya Gubernur Sumut (Raja Inal Siregar) umumkan PDI tambah 1 kursi, ingat ya Pemilu tahun 1997 waktu itu PDI pecah," tutur dia.
Lebih jauh, Mahfud mengatakan sekarang setelah reformasi, siapa pun bisa menjadi calon presiden dengan usulan dari parpol. Hal ini berbanding terbalik saat era Orba.
"Kalau dulu ditangkap kalau calonnya bukan Pak Harto. Sawito kartowibowo (pegawai di Departemen Pertanian Bogor) ditangkap karena bilang presiden harus ganti. Sekarang usul sendiri, buat survei sendiri boleh," kata Mahfud.
ADVERTISEMENT
