Mahfud MD: Kasus Intoleransi di Indonesia Bisa Dihitung Jari

Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian dan Wali Kota Bogor Bima Arya hadir di acara peresmian GKI Bogor Barat atau GKI Yasmin pada Minggu (9/4/2023). Foto: Dok. Istimewa

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons rilis SETARA Institute mengenai laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023, termasuk Kota Depok dan Cilegon yang menyandang kota intoleran. Namun menurut Mahfud kasus intoleransi di Indonesia masih bisa dihitung jari.

"Saya harus mengakui saya belum mengikuti (rilis SETARA). Tetapi pemeringkatan seperti ini sudah sering dilakukan dan itu silakan saja menjadi acuan. Salah satu acuan kita tentang adanya tempat-tempat yang dianggap toleran atau intoleran atau tingkat toleransi seberapa itu silakan kita hargai sebagai hasil study," kata Mahfud saat meresmikan Gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Kota Bogor, Minggu (9/4).

Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian dan Wali Kota Bogor Bima Arya hadir di acara peresmian GKI Bogor Barat atau GKI Yasmin pada Minggu (9/4/2023). Foto: Dok. Istimewa

Mahfud mengungkapkan, pada tahun 2012 dirinya pernah didatangi oleh utusan khusus Presiden Obama yang mengurusi hubungan negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Saat itu dirinya ditanya soal toleransi di Indonesia.

"Pertanyaannya sama. Apakah Indonesia ini punya konstitusi? Sudah tahu dia, ya punya. Karena saya ketua Mahkamah Konstitusi saya bilang. Kenapa di Indonesia banyak intoleransi? Saya bilang, Anda menghitung dari mana? Sebelum Anda menyebutkan, saya menyebutkan. Pada waktu itu masih ramai soal Yasmin, Parung Ahmadiyah, Lampung soal suku Bali diusir dari sana, terus Mataram Ahmadiyah di mana lagi saya bilang? Itu bisa dihitung jari tempat-tempat intoleran itu," ungkap Mahfud.

Oleh sebab itu, kata Mahfud, masyarakat tidak perlu khawatir karena negara akan selalu hadir untuk menegakkan toleransi, beragama dan berkeadaban.

" Tetapi seperti yang saya katakan tadi dengan cara-cara yang paling mungkin, mungkin perlu waktu seperti Pak Bima sekian tahun, mungkin di sana sekian tahun, tapi negara akan hadir untuk mengembalikan itu semua, bahwa ada pemeringkatan silakan aja. Tapi kita tetap mati-matian mempertahankan konstitusi kita," kata Mahfud.