Mahfud MD Minta TNI-Polri Lengkapi Personel ke Daerah di Papua yang Kosong

Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Rahmat Utomo/kumparan

Kasus penembakan terhadap warga sipil maupun personel TNI-Polri yang didalangi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kerap terjadi di Papua.

Menko Polhukam, Mahfud MD, menilai insiden penembakan terjadi lantaran masih banyak daerah di Papua yang tak diisi aparat keamanan. Sehingga keamanan warga menjadi terancam.

Mahfud menilai hal itu pula yang terjadi dalam peristiwa penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremia Zanambani, warga sipil bernama Badawi, serta dua anggota TNI, Serka Sahlan dan Pratu Dwi Akbar Utomo, di Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada 17 dan 19 September.

Berkaca dari pengalaman tersebut, Mahfud meminta TNI-Polri segera mengirim pasukan untuk mengisi daerah-daerah yang kosong tersebut.

"Menko Polhukam merekomendasikan kepada Presiden, TNI dan Polri agar daerah yang masih kosong dari aparat organik supaya dilengkapi," kata Mahfud dalam konferensi pers hasil investigasi TGPF Intan Jaya pada Rabu (21/10).

Ilustrasi TNI AD. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Mahfud menyatakan, selama ini area yang dijaga personel TNI-Polri di Papua sangat luas namun tak diimbangi dengan jumlah pasukan yang cukup.

"Misalnya Polres ini merangkap di sana dan di sini itu kami rekomendasikan agar segera diisi," ucapnya.

Ia menegaskan, tidak ada warga Papua yang meminta personel TNI-Polri ditarik dari wilayahnya. Justru, kata Mahfud, warga Papua menginginkan personel TNI-Polri menjaga wilayahnya agar aman.

Ilustrasi Polisi Foto: Antara/Nyoman Budhiana

"Keliru kalau mengatakan kalau (warga) Papua minta aparat TNI-Polri ditarik, yang minta kelompok KKB, TNPB (Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat), itu yang minta. Rakyatnya justru perlu aparat untuk jaga keamanan, karena daerahnya luas dan sulit," kata Mahfud.

"Kompolnas sudah menyampaikan ke Polri dan TNI, jadi tidak ada yang menolak kecuali KKSB, kalau rakyat justru minta perlindungan yang bisa amankan mereka," tutupnya.