Mahfud MD Sebut Tak Ada Pembocoran Informasi soal Polemik Transaksi Rp 349 T

Menko Polhukam Mahfud MD nobar vonis Richard Eliezer. Foto: Youtube/Kemenko Polhukam RI

Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi santai ada rencana pelaporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Bareskrim Polri. Salah satu alasan laporan itu karena Mahfud dianggap membocorkan laporan PPATK terkait laporan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun ke Kementerian Keuangan.

"Bagus," kata Mahfud singkat terkait akan dipolisikan oleh MAKI kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/3).

Mahfud menolak disebut membocorkan informasi ke publik soal temuan PPATK tersebut. Polemik ini memang mencuat pertama kali setelah diungkap Mahfud MD.

"Enggak ada pembocoran," pungkasnya.

Mahfud akan menjelaskan argumentasinya dalam rapat di Komisi III DPR pada Rabu (29/3) besok.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menyebut laporan PPATK soal transaksi mencurigakan itu seharusnya tak boleh diumumkan ke publik. Hal itu disampaikan Arteria saat rapat Komisi III dengan PPATK beberapa waktu lalu.

"Saya katakan Pak Ivan (Kepala PPATK) clear ini. Tadi ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagian ngebocorin bukan Pak Ivan, kan? Yang menceritakan macam-macam itu bukan dari mulutnya Pak Ivan, kan? tanya Arteria, Selasa (21/3).

Arteria mengatakan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ada ancaman pidana 4 tahun bagi yang membocorkan.

"Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang, setiap orang itu termasuk juga menteri termasuk juga Menko, Pak, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut," beber Arteria.

"Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius," lanjut politisi PDIP itu.