Mahfud MD soal Pernyataan Bahlil: Pemerintah Tegak Lurus 2024 Ada Jadwal Pemilu

Menko Polhukam Mahfud MD gelar konferensi pers soal gelar Pahlawan Nasional, Kamis (28/10). Foto: Humas Kemenko Polhukam

Menkopolhukam Mahfud MD ikut mengomentari pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait keinginan pelaku usaha agar Pemilu 2024 diundur. Mahfud menegaskan pemerintah tetap memegang teguh keputusan awal untuk tetap menggelar Pemilu 2024 sesuai jadwal.

"Pemerintah tetap tegak lurus dengan agenda konstitusional bahwa tahun 2024 ada jadwal pemilu," kata Mahfud saat dihubungi kumparan, Selasa (11/1).

Mahfud mengatakan, keputusan itu mutlak karena pemerintah telah mengusulkan agar Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei 2024. Meski berbeda dengan KPU dan beberapa parpol yang menginginkan pemilu digelar pada 21 Februari 2024, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR sepakat pemilu digelar pada 2024.

"Menyangkut jadwal pemilu sudah benderang bahwa pemerintah sudah mengajukan alternatif tanggal pemungutan suara dan siap mengawal pemilu tahun 2024," ucap Mahfud.

Bahlil Lahadalia usai dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (28/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Di lain sisi, Mahfud menganggap pernyataan Bahlil adalah sesuatu yang wajar. Ia menilai, pernyataan Bahlil semata untuk mewakili aspirasi dari sejumlah kelompok tertentu, bukan bagian dari keputusan yang dibuat pemerintah.

"Saya kira Pak Bahlil hanya menyampaikan pandangan di lingkungan pengusaha. Sebagai informasi bahwa ada pandangan seperti itu Pak Bahlil tidak salah. Sebab yang disampaikannya adalah aspirasi kelompok tertentu, bukan keputusan politik pemerintah. Karena hanya menyembulkan wacana yang memang ada, bukan mengumumkan kebijakan pemerintah," jelasnya.

Mahfud meminta agar pernyataan tersebut tak perlu dibesar-besarkan. Mengingat pemerintah telah menentukan sikap politiknya kepada DPR, sebelum nantinya DPR memutuskan jalan tengah dari masukan yang disampaikan pemerintah dan KPU terkait kapan jadwal pasti Pemilu 2024 digelar.

"Sikap pemerintah sendiri sudah jelas disampaikan baik kepada publik maupun kepada KPU dan DPR. Presiden juga sudah berbicara langsung kepada KPU. Sesuai dengan ketentuan UU, Presiden sudah mengajukan tanggal pemilu pada pertengahan Mei 2024. DPR dan KPU punya pandangan sendiri. Silakan saja segera diputuskan," pungkasnya.

Sebelumnya, Bahlil menuturkan diundurnya Pemilu 2024 bisa menjadi langkah yang lebih baik bagi para pengusaha. Sebab, situasi dunia usaha mulai kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia yang berlangsung secara daring dikutip Senin (10/1).

"Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," tambah dia.