Mahfud: Pendekatan Keamanan dan Kemanusiaan Perlu untuk Tangani Papua
PerbesarMenkopolhukam Mahfud MD memastikan stabilitas keamanan di Papua menjadi prioritas pemerintah saat ini. Menurutnya, upaya itu dilakukan dengan pendekatan dari aspek kemanusiaan maupun keamanan.
Mahfud menjelaskan pendekatan dari aspek keamanan atau hukum dilakukan untuk mengatasi kelompok kriminal bersenjata (KKB).
“Pendekatan yang dilakukan tentu saja komprehensif. Ada pendekatan keamanan, atau penegakan hukum sehingga mereka bisa dilihat sebagai kelompok gerakan bersenjata, kelompok kriminal bersenjata, tapi juga mungkin ada yang separatis. Itu perlakuannya berbeda-beda,” ungkap Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (29/10).
Sementara itu, Mahfud mengatakan, pendekatan kemanusiaan bisa dipakai dalam memulihkan Papua usai kericuhan yang terjadi beberapa waktu lalu, khususnya terhadap korban kericuhan.
Meski demikian, kata Mahfud, tak menutup kemungkinan pendekatan hukum/keamanan bisa dilakukan apabila kericuhan tersebut mengarah pada bentuk separatisme.
“Oleh sebab itu pendekatan kultural dan kemanusiaan itu harus tetap menjadi fokus utama tanpa menghilangkan pendekatan hukum dan keamanan, serta pendekatan militer kalau diperlukan. Misalnya, ada separatis,” ujarnya.
Mahfud kemudian menyinggung soal upaya menciptakan kondusivitas di Papua lewat pemekaran wilayah yang sedang diwacanakan Mendagri Tito Karnavian. Menurutnya, pemekaran wilayah bisa menciptakan pembangunan yang efektif di Papua.
“Sekarang Kemendagri sedang bicara soal Papua. Bicara dalam pengertian bagaimana membangun kondusivitas politik di Papua. Ada disinggung-singgung tentang kemungkinan membentuk provinsi baru di Papua sehingga Papua itu tidak hanya seperti sekarang, Papua dan Papua Barat, tetapi akan ada Papua Selatan dan lain-lain,” tutur Mahfud.
“Agar rentang kendalinya dan pengelolaan pembangunan di sana bisa secara efektif dilakukan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyebut akan ada pemekaran wilayah di Papua dengan membuat provinsi baru, yaitu Papua Selatan. Meski Presiden Jokowi masih memoratorium pemekaran wilayah, hal itu tak berlaku di Papua. Hal ini pun telah diamini Jokowi.