Mahfud Sebut Aturan di RI Sudah Terlalu Banyak, Memang Ada Berapa Jumlahnya?

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menkopolhukam Mahfud MD saat di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Jalan Kaliurang Km 14,5, Kabupaten Sleman, Rabu (8/3/2023). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menkopolhukam Mahfud MD saat di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Jalan Kaliurang Km 14,5, Kabupaten Sleman, Rabu (8/3/2023). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung soal banyaknya aturan yang dianggap sudah terlalu banyak di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam acara peringatan HUT ke-70 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Gedung MA, Jakarta, Senin (20/3).

Dalam sesi diskusi, dia mengatakan sempat berpikir agar tak perlu lagi membuat aturan.

“Artinya, aturan yang selalu merespons apa yang terjadi lalu dibuat aturan, merespons apa yang terjadi lalu dibuat aturan itu malah semakin banyak,” kata Mahfud.

Menurutnya, membuat banyak aturan tidak memberikan dampak baik. Sebab, justru membuat oknum-oknum tertentu memanipulasi aturan yang ada.

Pertanyaannya, berapa jumlah aturan yang sudah ada di Indonesia?

Berdasarkan data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara saat diakses kumparan, Senin (20/3), jumlah Undang-undang yang diterbitkan sejak 1983 sampai 2023 mencapai 707. Jumlah tersebut mencakup semua UU, termasuk yang berstatus diubah, diuji materiil, dan dicabut.

embed from external kumparan

UU paling banyak terbit usai reformasi, yakni tahun 1999 dan 2008. Sementara paling sedikit ada pada 1983 dan 2002, masing-masing satu, yaitu:

  • UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

  • UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Situs JDIH Setneg juga memuat jumlah Peraturan Pemerintah (PP), Perpu (Peraturan Pengganti Undang-Undang), dan Perpres (Peraturan Presiden) sejak tahun 1983 sampai 2023.

Dalam kurun waktu tersebut, jumlah Perpu ada 33. Sementara PP dan Perpres mencapai ribuan, yakni 2.428 PP dan 2.072 Perpres. Berikut rinciannya.

Undang-undang

Table Embed

Menampilkan 10 data dari 707 data

No
Jenis
Nomor
Tahun
Tentang
1
UU
5
2023
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGITIVES)
2
UU
4
2023
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
3
UU
3
2023
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON DEFENCE COOPERATION)
4
UU
2
2023
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)
5
UU
1
2023
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
6
UU
29
2022
PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
7
UU
28
2022
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
8
UU
27
2022
PELINDUNGAN DATA PRIBADI
9
UU
26
2022
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
10
UU
25
2022
PENGESAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA)

1 - 10 dari 707 baris

Perpu

Table Embed

Menampilkan 10 data dari 33 data

No
Jenis
Nomor
Tahun
Tentang
1
PERPU
2
2022
CIPTA KERJA
2
PERPU
1
2022
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
3
PERPU
2
2020
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
4
PERPU
1
2020
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN / ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
5
PERPU
2
2017
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
6
PERPU
1
2017
AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
7
PERPU
1
2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
8
PERPU
1
2015
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
9
PERPU
2
2014
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
10
PERPU
1
2014
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1 - 10 dari 33 baris

Peraturan Pemerintah

Table Embed

Menampilkan 10 data dari 2428 data

No
Jenis
Nomor
Tahun
Tentang
1
PP
14
2023
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA
2
PP
13
2023
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA
3
PP
12
2023
PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BAGI PELAKU USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA
4
PP
11
2023
PENANGKAPAN IKAN TERUKUR
5
PP
10
2023
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
6
PP
9
2023
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES
7
PP
8
2023
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
8
PP
7
2023
PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN
9
PP
6
2023
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
10
PP
5
2023
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

1 - 10 dari 2000 baris

Perpres

Table Embed

Menampilkan 10 data dari 2072 data

No
Jenis
Nomor
Tahun
Tentang
1
PERPRES
20
2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2
PERPRES
19
2023
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2020-2024
3
PERPRES
18
2023
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
4
PERPRES
17
2023
PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
5
PERPRES
16
2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
6
PERPRES
15
2023
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2023
7
PERPRES
14
2023
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI NASIONAL DISABILITAS
8
PERPRES
13
2023
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
9
PERPRES
12
2023
KEMENTERIAN AGAMA
10
PERPRES
11
2023
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA SUBBIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN

1 - 10 dari 2000 baris