Mahfud Sebut Kapolri dan Jaksa Agung Kerap Tak Mau Ketemu di Satu Forum

Jaksa Agung ST Burhanuddin berjabat tangan sambil merangkul Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Instagram/@stburhanuddin_

Eks Menko Polhukam, Mahfud MD, meminta agar pemerintah, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan secara gamblang ke masyarakat soal kasus Jampidsus Kejagung yang dikuntit oleh anggota Densus 88.

Dalam akun Youtubenya, Mahfud juga menjawab soal pentingnya peran Menko Polhukam untuk jadi penengah di kasus ini.

"Ya saya tidak ingin menggurui ya sebetulnya. Kan sebenarnya negara ini ada aturan-aturannya, ada pimpinannya. Tanggung jawab paling utama ada pada presiden untuk menjelaskan dan meminta itu dibuka. Tapi sebelum ke presiden kan ada menko ya, kan," ucap Mahfud MD dalam akun Youtubenya, dikutip Rabu (5/6).

Ia menjelaskan sebenarnya Menko Polhukam bisa saja memanggil kedua belah pihak untuk meminta penjelasan. Hal semacam ini, kata Mahfud, juga pernah ia lakukan saat masih menjabat.

"Kalau misalnya dia bilang tidak mau ketemu berdua, ya satu-satulah. Karena memang sering dalam banyak hal, Kapolri dan Jaksa Agung itu ndak mau ketemu di satu forum, kecuali di dalam sidang kabinet," tuturnya.

Mahfud MD bicara di acara podcastnya "Terus Terang". Foto: YouTube/@MahfudMD

Mahfud menilai proses penyelesaian dan penjelasan kasus ini ke publik terkesan tak jelas hingga saat ini. Pokok masalah yang ada di kasus ini pun menurutnya terasa aneh karena Densus 88 seharusnya hanya mengurus masalah teror saja, bukan soal korupsi.

Dalam kasus penguntitan ini, banyak pihak yang menduga hal ini ada hubungannya dengan kasus korupsi timah yang tengah ditangani oleh Kejagung. Mahfud lalu menyinggung soal pergantian mafia timah yang sempat dijelaskan oleh pendiri Densus 88, Ansyaad Mbai.

"Kalau saya kutip Pak Ansyaad Mbai, ini sebenarnya perebutan untuk pergantian owner mafia timah. Jadi timah itu selama ini kan ada owner-nya, penguasa timah. Karena rezim politik akan berubah, sekarang ini akan mulai disingkirkan orang-orang yang sekarang jadi mafia dan di-backup itu," tutur Mahfud.

"Sehingga lalu dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap lalu owner mafia ini bisa diganti pada saat nanti terjadi pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Ansyaad Mbai ya," lanjutnya.

Untuk itu, Mahfud meminta agar pemerintah bisa membuka hasil pemeriksaan di kasus ini secara gamblang di masyarakat. Sehingga masyarakat tetap merasa tenang.

"Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat karena masyarakat ini kan harus diberi ketenteraman, kalau hal gini Kejagung aja kena apalagi yang bukan Kejagung. Orang akan berkata begitu. Ini yang ditangkap ini aja munculkan, periksa, lalu munculkan keterangannya ke publik, 'Saya ditugaskan oleh ini, untuk ini' kan gitu," pungkas eks cawapres ini.