Mahfud Singgung Banyak Purnawirawan di Politik: Rentan Isu Netralitas TNI-Polri

Mahfud MD Ziarah ke Makam Pendiri Ponpes Nurul Jadid dan Zainul Hasan Genggong. Foto: Humas Kemenko Polhukam

Menkopolhukam, Mahfud MD, angkat bicara terkait banyaknya purnawirawan yang terjun ke dunia politik. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu netralitas TNI-Polri.

"Ini juga ada isu purnawirawan pejabat TNI maupun Polri saat ini banyak yang tergabung dalam partai politik, mendukung si A si B dan seterusnya," kata Mahfud di Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

Sehingga, menurutnya, hal seperti ini mesti diantisipasi secara serius agar tidak menimbulkan perspektif negatif.

"Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri," tuturnya.

Purnawirawan TNI/Polri di hadapan bakal calon presiden 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo. Foto: Dok. Istimewa

Pasalnya, Mahfud menuturkan, netralitas TN-Polri penting dalam mendukung jalannya pemilu.

"Karena posisi TNI polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan parpol, bukan untuk kepentingan pokok. Selain itu, keterlibatan TNI/Polri dalam pemilu akan membuat kualitas demokrasi menjadi terganggu," imbuh Mahfud.

Saat ini memang ada sejumlah purnawirawan TNI-Polri yang ikut berpolitik dengan mendukung salah satu dari tiga bakal capres: Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Dari kubu Ganjar, misalnya, ada sosok mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa; kemudian di pihak Prabowo, ada dukungan dari organisasi Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR). Sedangkan Anies didukung Forum Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan (FP2).