Mahfud Tanggapi Isu Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Untungkan Gerindra

Mahfud MD temui wartawan di Mahfud MD Initiative, Jakarta pada Selasa (20/8/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Wacana dikembalikannya mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD tengah mencuat. Isu yang beredar, pemilihan kepala daerah secara tak langsung diberlakukan demi menguntungkan salah satu partai politik yang sedang berkuasa yakni Gerindra.

Menanggapi hal itu, Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menilai isu itu terlalu aneh. Sebab, Gerindra tak akan selamanya berkuasa sebagaimana yang terjadi pada Demokrat dan PDIP.

"Mungkin saja, saya tidak tahu, kalau motifnya itu. Tapi kalau motifnya itu, itu agak absurd juga ya. Karena kan belum tentu Gerindra berkuasa terus," kata dia di MMD Initiative, Jakarta Pusat, pada Jumat (20/12).

Menurut Mahfud, tidak ada jaminan satu partai bisa langgeng menang selamanya. Misalnya saja Partai Demokrat 10 tahun, lalu PDIP 10 tahun, dan kini presiden dari Gerindra.

"Kayak PDIP dulu kan, kan tidak bisa berkuasa terus. Belum tentu. Dulu Pak SBY, dua periode, PDIP dua periode, mungkin Gerindera dua periode, gitu ya," tutur dia.

"Menurut saya, alasan itu tidak masuk akal. Tapi tidak apa-apa, dibahas saja, ini kan negara demokrasi. Demokrasi itu bagusnya, kita bisa membahas dengan bebas," tambah dia.

Terkait dengan wacana pemilihan secara tidak langsung, Mahfud enggan terlalu ambil pusing sebab mekanisme pemilihan langsung atau tidak langsung mempunyai sisi negatif dan positifnya masing-masing.

Menurut Mahfud, hal terpenting bukanlah mekanisme pemilihannya, melainkan penegakkan aturannya agar sesuai dengan konstitusi.

"Penguatan konstitusi kan sudah menjadi agenda sejak dulu, tapi melemah-lemah terus karena ada busuk dari dalam," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, menyerukan sebuah wacana pemilihan kepala daerah tak lagi langsung, tapi dipilih oleh DPRD seperti era orde baru.

Ide tersebut dilontarkan dalam sambutannya di acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12). Alasannya, ongkos Pilkada kelewat mahal hingga menghabiskan triliunan rupiah.

Prabowo juga berkaca pada pemilihan kepala daerah di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan India yang dinilai lebih efisien. Di negara-negara itu, selain memilih anggota DPRD, masyarakat juga dapat disebut mempercayakan pilihan kepala daerah pada mereka.