Mahfud Ungkap Arahan Jokowi: Segera Bentuk Indonesia Coast Guard

Seminar Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) tentang Kemanan Laut yang dilangsungkan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Foto: Hedi/kumparan

Menkopolhukam Mahfud MD mengungkap perintah Presiden Jokowi untuk membentuk Indonesian Coast Guard. Lembaga tersebut akan diperuntukkan untuk menjaga perairan Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan langsung Mahfud MD saat membuka seminar dan lokakarya yang dilaksanakan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), forum yang berbicara keamanan laut Indonesia.

Forum IOJI tersebut bekerja sama Kemenkopolhukam itu bertajuk Pembangunan Keamanan Laut untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025 - 2045 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/7).

Dalam forum tersebut, Mahfud menegaskan bahwa keamanan sektor laut adalah salah satu prioritas dalam Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), 2025-2045, menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu ada komitmen dan upaya optimal menjaga keamanan laut.

Salah satunya, kata Mahfud, adalah arahan Presiden Jokowi terkait satuan yang bertugas menjaga perairan.

"Presiden juga memberi arahan agar ke depannya segera dibentuk lembaga Indonesia Coast Guard yang memiliki tiga fungsi utama yaitu: melakukan penjagaan keamanan, melakukan penyelenggaraan keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia," kata Mahfud dalam sambutannya.

Jokowi tinjau jalur laut melihat jalur logistik IKN. Foto: Dok. Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Tiga hal di atas dinilai sebagai masalah-masalah yang saat ini menyangkut teknis keamanan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keamanan di laut.

Ia melanjutkan, Indonesia Coast Guard merupakan bagian kecil saja dari keseluruhan program pemerintah dalam menjaga kesatuan dan keutuhan negara kita secara teritorial.

"Ancaman terhadap kita di Indonesia juga ada ancaman teritori, ada ancaman terhadap ideologi, ancaman terhadap demokrasi sosial politik," tambahnya.

Di sisi teritorial, Indonesia berada di wilayah strategis dan dihadapkan dengan berbagai ancaman, meliputi ancaman non-tradisional: dari pelanggaran wilayah; penangkapan ikan secara ilegal; penyelundupan orang atau barang; penyelundupan narkotika, dan pencemaran lingkungan.

Sementara di sisi regional, kawasan Asia terdapat isu keamanan laut dan keselamatan pelayaran. Hal itu disebut dapat memicu ketegangan di kawasan, salah satunya sengketa Laut China Selatan dan klaim tumpang tindih atas fitur dan zona maritim.

"Secara umum situasi geopolitik nasional cukup stabil, namun Indonesia masih menghadapi banyak potensi ancaman yang dapat mengancam stabilitas nasional baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri," imbuh Mahfud.

Dari itu, dianggap perlu keseriusan menjaga keamanan laut sebagai dasar pembangunan.

Selain itu ancaman wilayah perairan dan yurisdiksi, perkembangan teknologi laut juga jadi fokus. Mengutip laporan Sekjen PBB tentang laut tiga pada 14 Maret 2023, Mahfud mengatakan, perkembangan teknologi kemaritiman akan memfasilitasi kriminalitas.

"Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, transformasi keamanan laut nasional perlu menjadi perhatian kita. Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RPJPN, yang salah satunya adalah pembangunan di sektor kelautan yang keberhasilannya sangat ditopang oleh faktor keamanan laut," terang Mahfud.

Indonesia Coast Guard

Sejumlah prajurit TNI AL berjalan di samping KRI Bung Karno-369 saat Peresmian dan Pengukuhan KRI Bung Karno-369 di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Pada kesempatan sama, wacana Indonesia Coast Guard ini juga direspons baik Bobby Adhityo Rizaldi selaku Anggota Komisi 1 dan Co-Chair Kaukus Kelautan DPR RI. Bobby turut hadir dalam seminar IOJI tersebut.

"Kalau kami sebenarnya menerima apa pun bentuknya, yang penting coast guard itu memiliki relevansi dengan organisasi maritim dunia karena dia harus diakui sebagai sesuatu coast guard yang resmi," kata Bobby.

Coast guard tersebut, kata Bobby, harus memiliki kemampuan untuk menghalau nasional coast guard yang melancarkan grey zone operations yaitu kekuatan paramiliter.

"Tantangan karena kita ada klaim nine dash line dari China sehingga mereka menggunakan strategi grey zone operations di mana coast guard-nya itu memiliki kemampuan seperti militer," terang Bobby.

"Nah ini yang kita respons dengan penguatan pengamanan laut dengan organisasi sipil tetapi dengan kemampuan paramiliter. Itu utamanya dari kita," pungkas Bobby.

Mas Achmad Santosa: Keamanan Laut Dasar Pembangunan

Seminar Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) tentang Kemanan Laut yang dilangsungkan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Foto: Hedi/kumparan

Mas Achmad Santosa selaku CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menegaskan, keamanan laut adalah penopang Indonesia Emas 2045.

Kata dia, berbagai inisiatif pemanfaatan pembangunan dan perlindungan ekosistem laut di tingkat global, regional, dan nasional akan terkendala tanpa dengan sistem keamanan laut yang baik.

"Memiliki sistem keamanan laut yang responsif dan tangguh merupakan dasar pembangunan," kata Mas Achmad.

Saat ini, lanjut Mas Achmad, negara-negara di dunia sedang mendorong tata kelola pemanfaatan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan di luar wilayah yurisdiksi nasional melalui Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) agreement 19 Juni 2023.

Di sisi lain, juga terdapat ancaman kerusakan lingkungan dari penambangan mineral dasar laut. Ada juga situasi geopolitik terkait laut China Selatan, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang juga berimplikasi pada peningkatan aktivitas militer dan semi militer di laut.

"Belum lagi kita bicara mengenai banyaknya nyawa yang harus hilang di laut akibat krisis iklim berupa kenaikan permukaan air laut. Juga banyaknya warga negara Indonesia yang hilang nyawanya akibat kerasnya kondisi kerja di atas kapal ikan asing, akibat dari perbudakan modern," tambah Mas Achmad.

"Hal-hal tersebut di atas perlu menjadi perhatian kita semua karena secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak bagi Indonesia. Arah pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJPN 2025 -2045 dan RPJMN 2025 - 2030 seharusnya juga merespons isu-isu di atas sehingga berbagai dinamika dapat kita antisipasi dan atasi," kata Mas Achmad.

Mas Achmad berharap melalui seminar dan lokakarya IOJI tersebut, timbul semangat penguatan sistem keamanan laut akan terus hidup.

"Kegiatan ini tentunya tidak menjadi kegiatan yang sekali selesai. Kami mengharapkan gagasan-gagasan konstruktif dari kita semua pada seminar dan lokakarya ini, sehingga dapat menjadi kontribusi nyata untuk pengembangan sistem keamanan laut Indonesia," pungkasnya.