Majelis Umum PBB Akan Voting Resolusi Tuntut Gencatan Senjata di Gaza
·waktu baca 2 menit
PerbesarSpanyol dilaporkan telah menyusun resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditahan Hamas, dan membuka semua penyeberangan perbatasan Israel untuk mengirim makanan dan bantuan lainnya yang dibutuhkan.
Dikutip dari AP, Kamis (12/6), Majelis Umum PBB akan melakukan voting atas resolusi yang disusun Spanyol itu. Dalam dokumen yang diterima AP, Spanyol dalam resolusinya menyatakan, "dengan keras mengutuk penggunaan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan".
Para ahli dan pekerja HAM mengatakan kelaparan tersebar luas di Gaza dan sekitar 2 juta penduduk Palestina berisiko mengalami kelaparan jika Israel tidak sepenuhnya mencabut blokade dan menghentikan operasi militer.
Dewan Keamanan PBB minggu lalu gagal meloloskan resolusi yang menuntut gencatan senjata di Gaza dan meminta Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan. Resolusi tidak tercapai karena AS menggunakan hak veto, beralasan resolusi itu tidak terkait dengan pembebasan sandera meski 14 anggota lainnya mendukung resolusi.
Berbeda dengan DK PBB, tidak ada hak veto dalam sidang Majelis Umum PBB. Sehingga, resolusi yang disusun Spanyol itu kemungkinan disetujui mayoritas anggota.
Tapi tidak seperti DK PBB, resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum walau tetap dipandang sebagai barometer opini dunia.
Setelah memblokade masuknya semua bantuan ke Gaza selama 10 bulan, Israel mengizinkan PBB mengirimkan sedikit bantuan pangan dan mendukung kelompok bantuan yang baru dibentuk AS untuk membuka sejumlah pusat pembagian pangan di pusat dan selatan Gaza.
Namun, sistem bantuan yang diluncurkan bulan lalu oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza terganggu penembakan yang berlangsung setiap hari ketika penduduk Gaza mengantre untuk mendapatkan bantuan. Sementara, sistem bantuan yang telah lama dijalankan PBB kesulitan mengirim bantuan makanan karena pembatasan Israel dan rusaknya hukum dan ketertiban.
Resolusi tersebut menekankan bahwa Israel memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke tangan mereka yang membutuhkan.
Resolusi juga menegaskan kembali komitmen Majelis Umum PBB terhadap two state solution untuk konflik Israel-Palestina — Jalur Gaza sebagai bagian dari negara Palestina. Majelis Umum PBB akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi minggu depan untuk mendorong two state solution yang ditolak oleh Israel
Seperti resolusi yang gagal di DK PBB, resolusi yang disusun oleh Spanyol dan akan dipilih di Majelis Umum PBB juga tidak mengutuk serangan yang dilakukan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 —serangan yang memicu operasi militer Israel di Gaza hingga saat ini — atau mengatakan Hamas harus melucuti senjata dan menarik diri dari Gaza. Keduanya merupakan tuntutan AS.