MAKI Tolak Pembubaran KPK: Kita Dukung Sejelek Apa Pun Pimpinannya Sekarang

Poster yang dibawa HMI dan PMII saat aksi di depan Gedung Merah Putih KPK. Tuntut Ketua KPK Firli Bahuri dievaluasi, Kamis (6/4/2023). Foto: Hedi/kumparan

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menolak usulan Megawati soal pembubaran KPK. Sebagai anak kandung reformasi, KPK dinilai masih dibutuhkan untuk menegakkan hukum dan demokrasi.

"KPK itu dibutuhkan keberadaannya untuk itu. Jadi kalau dibubarkan rasanya kita rugi, karena apa pun sudah ada," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Rabu (23/8).

Adapun soal ketidakefektifan KPK, kata Boyamin, hal itu yang harus menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Bagaimana KPK dibuat supaya menjadi lebih baik dan hebat dalam memberantas korupsi.

Bagi Boyamin, KPK saat ini seharusnya tidak hanya mengedepankan pencegahan dan penindakan lewat OTT. Mestinya lebih berani bermain di kasus besar dengan menggunakan pasal kerugian negara, yakni Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

"Itu yang menjadi PR paling besar KPK. Jadi harus jadi tantangan KPK untuk lebih baik," ungkap Boyamin.

"Jadi kalau alasan tidak efektifnya, harus dibenahi dan didukung semuanya, termasuk didukung Bu Mega, karena kalau dibubarkan nanti kalau akan membentuk lagi, lebih susah lagi. Kita menyesal kalau dibubarkan," tambah Boyamin.

Apa pun bentuknya KPK sekarang, kata Boyamin, tetap harus didukung dan dituntut perbaikannya.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) menyapa pendukungnya usai menyampaikan pidato dalam Temu Kebangsaan Relawan Ganjar di Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (22/8/2023). Foto: Hendra Nurdiyansyah/Antara Foto

Megawati yang juga merupakan Ketua Umum PDIP mengusulkan untuk membubarkan KPK. Dia menilai KPK sudah tidak efektif dalam pemberantasan korupsi.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng,” kata Megawati saat memberikan pidato dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan pancasila, di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/8).

Pada tahun 2019, masyarakat akrab dengan kampanye atau narasi pelemahan KPK lewat revisi UU KPK. Dan salah satu partai yang sepakat dan ngotot saat itu adalah PDIP.

Belakangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap bahwa pernyataan Megawati soal bubarkan KPK tidak benar. Pernyataan sang Ketum PDIP itu dinilai dipelintir.