Malaysia Berharap Dapat Tender Pembangunan Residential Tower di IKN

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin, mengungkapkan antusiasme Malaysia untuk berinvestasi di IKN.

Menurutnya, saat ini terdapat dua perusahaan Malaysia yang berada pada tahap pertimbangan lanjut oleh pihak IKN dan pemerintah Indonesia.

“Malaysia ini negara yang mempunyai paling banyak Letter of Intent (LOI) untuk bekerja sama di IKN,” ujarnya dalam wawancara eksklusif bersama kumparan, Selasa (4/6).

"Kami berharap keputusan positif dari pemerintah Indonesia dalam waktu dekat sehingga dua perusahaan Malaysia ini bisa mendapat tender untuk proyek pembangunan residential tower," tambah Dubes Hasrin.

Dato' Hasrin menjelaskan, dua perusahaan tersebut sudah cukup maju dalam proses ini. Sementara 24 perusahaan lainnya, kebanyakan memiliki keahlian untuk fase pembangunan yang lebih lanjut, seperti layanan light city dan teknologi komunikasi.

"Yang penting, perusahaan Malaysia bisa berpartisipasi dalam pembangunan IKN," tegasnya.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Ketika ditanya mengenai target pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan upacara kemerdekaan 17 Agustus di IKN, Hasrin menilai langkah tersebut menunjukkan tekad kuat Indonesia.

Ia menyadari bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara berbeda dengan pengalaman Malaysia memindahkan pusat administrasi dari Kuala Lumpur ke Putrajaya yang hanya berjarak sekitar 60 kilometer.

"Meskipun jarak antara Kuala Lumpur dan Putrajaya dekat, proses pemindahan ibu kota memiliki beberapa kesamaan yang bisa dipelajari oleh Indonesia untuk memperbaiki proses pemindahan ke Nusantara," jelasnya.

Dengan skala yang jauh lebih besar, Dato' Hasrin menekankan pentingnya perencanaan yang matang, masterplan yang baik, dan pelaksanaan infrastruktur yang tepat.

"Putrajaya hanya sekitar 5 ribu hektare, sedangkan Nusantara lebih besar, sekitar 250 ribu hektare," tuturnya.

Meskipun skalanya jauh berbeda, kata dia, konsep pembangunan infrastruktur masih mungkin serupa dan dapat dimagnifikasi sesuai kebutuhan.

"Kami pun butuh hampir 10 tahun untuk menyelesaikan pemindahan ke Putrajaya," ceritanya.

Desain Kantor Otorita IKN Foto: Dok. Istimewa

Dalam kesempatan itu, Hasrin juga menyoroti tantangan unik yang dihadapi Indonesia dalam memindahkan ibu kota ke 'tengah hutan', namun optimis bahwa Indonesia bisa belajar dari pengalaman Malaysia.

"Kalau pihak Indonesia mau belajar, kita terbuka. Malah saya sudah sampaikan juga kepada IKN kalau mau lihat bagaimana Malaysia dulu memindahkan administrative center dari Kuala Lumpur ke Putrajaya," ungkapnya bersemangat.

Menurut Dubes Hasrin, setiap negara memiliki tantangan tersendiri dalam proses pemindahan ibu kota. Ia kemudian berkisah bagaimana masyarakatnya juga membutuhkan penyesuaian saat dilakukan pemindahan ibu kota.

"Manusiawi kalau ada perubahan, secara naturally kita mempunyai sedikit kerisauan untuk pindah. Di Putrajaya pun sama. Kebiasaan warga Malaysia dahulu pun kalau diminta pindah ke Putrajaya itu pastilah (sulit), karena banyak kebiasaan yang dilakukan di Kuala Lumpur," ceritanya.