Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.97.1
![Merlion Park Singapore. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan](https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1541740138/iqb93jxld35g6klll5vq.jpg)
ADVERTISEMENT
Pemerintah Malaysia menghentikan ekspor pasir laut ke Singapura. Langkah tersebut berpotensi menghambat proyek reklamasi untuk memperluas daratan Singapura.
ADVERTISEMENT
Singapura memiliki rencana ambisius untuk memperluas pelabuhan Tuas dan menjadikannya terminal kontainer terbesar di dunia.
Sejak merdeka pada 1965, Singapura terus memperluas wilayah negaranya. Perluasan tersebut menggunakan pasir dari negara tetangganya Malaysia.
Perluasan Singapura ternyata mengusik Malaysia. Negeri Jiran mengkhawatirkan perluasan Singapura dapat berimbas pada wilayah kedaulatannya.
Oleh karenanya, Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang terpilih tahun lalu, memutuskan menghentikan seluruh pengiriman pasir ke Singapura mulai 3 Oktober 2018. Selain itu, Mahathir beralasan pejabat korup di Malaysia telah mengambil keuntungan pribadi terkait pengiriman pasir ke Negeri Singa.
Menurut sumber pemerintahan Malaysia, saat ini Mahathir sudah sangat kecewa dengan meluasnya wilayah Singapura yang mengancam kedaulatan Malaysia.
Juru bicara PM Malaysia, Endie Shazlie Akbar, mengatakan memang benar Malaysia telah menghentikan ekspor pasir. Namun, ia menolak tuduha penghentian terkait reklamasi Singapura.
ADVERTISEMENT
Endie menegaskan, penghentian ekspor diberlakukan demi mencegah pengiriman pasir ilegal yang sedang merebak di Malaysia.
Saat dimintai komentar mengenai langkah Malaysia, Kementerian Pembangunan Nasional Singapura tidak memberikan respons langsung. Mereka hanya menyatakan, ada banyak negara yang memasok pasir ke Negeri Singa.
"Pasir yang diimpor secara komersial datang dari berbagai negara, kami ingin mempertahankan ketahanan suplai pasir," sebut Kementerian Pembangunan Nasional, seperti dikutip Reuters.
"Pemerintah saat ini juga mendorong dikuranginya ketergantungan terhadap pasir," sambung dia.