Mantan Istri Andre Taulany, Rien Wartia Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan ART

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Mantan istri Andre Taulany, Erin bersama pengacara Sunan Kalijaga saat mendatangi Polres Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat, (8/5/2026). Foto: Agus Apriyanto
zoom-in-whitePerbesar
Mantan istri Andre Taulany, Erin bersama pengacara Sunan Kalijaga saat mendatangi Polres Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat, (8/5/2026). Foto: Agus Apriyanto

Rien Wartia Trigina (RWT) atau Erin, mantan istri komedian Andre Taulany, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan penetapan tersangka tersebut. Rien telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat (20/11).

“Benar, RWT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap ART yang ditangani Unit VI PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Pada 20 November 2026, RWT telah memenuhi panggilan penyidik dengan didampingi penasihat hukum dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Budi, Minggu (22/11).

Meski telah berstatus tersangka, Rien tidak ditahan. Menurut Budi, saat ini pihak Rien tengah menempuh upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice.

“Terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan, dan melalui penasihat hukumnya, RWT saat ini menempuh upaya restorative justice,” ujarnya.

Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berinisial H ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu (29/4/2026) dini hari. H melaporkan Rien atas dugaan penganiayaan yang disebut terjadi sehari sebelumnya, Selasa (28/4/2026), sekitar pukul 15.00 WIB.

Peristiwa tersebut diduga terjadi di Jalan Bunga Mayang 8, Bintaro, Jakarta Selatan.

Dalam laporan polisi Nomor LP 1680/IV/2026/Polres Metro Jakarta Selatan, Rien diduga melanggar Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.