Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.85.0
Manuver Nekat Cak Imin di Balik Gejolak Koalisi Anies Baswedan
5 September 2023 9:49 WIB
·
waktu baca 12 menit
Pendaftaran capres-cawapres masih 17 bulan lagi ketika utusan Partai Kebangkitan Bangsa menemui Anies Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, akhir Mei 2022. Duduk bersila di pendopo, utusan PKB menyampaikan niat mengajak Anies bergandeng tangan dengan ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin , di Pilpres 2024.
Sejak setahun sebelumnya, 2021, gagasan duet Anies-Muhaimin telah datang dari sejumlah kiai, salah satunya KH Kholil As’ad Samsul, pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo di Jawa Timur. Usul itu disampaikan langsung oleh Kiai Kholil ke Cak Imin.
“Saya dipanggil, [diberi tahu], ‘Muhaimin, menurut saya, kamu harus pasangan sama Anies’. Saya tidak berani menolak, tidak berani menjawab Iya, tapi dalam batin saya berbunyi lho lho lho, gak bahaya ta?” seloroh Cak Imin pada pidatonya dalam acara Deklarasi Anies-Muhaimin Capres-Cawapres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu, 2 September 2023.
Kembali ke pertemuan di kediaman Anies pada Mei 2022, sumber kumparan di internal PKB yang mengetahui peristiwa itu berujar, partainya ketika itu baru menyampaikan tawaran kerja sama sebatas penjajakan awal. PKB belum berani mengikat Anies.
“Karena tekanan dari atas (Istana) keras sekali,” kata sumber itu pada kumparan.
Kala itu, elite-elite PKB juga masih membuka opsi koalisi lain. Pada saat yang sama, Anies Baswedan yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta pun belum memberikan jawaban. Semua serba-belum jelas.
Hingga kemudian Anies diusung NasDem sebagai capres pada 3 Oktober 2022. Sementara dua bulan sebelumnya, 13 Agustus 2022, PKB lebih dahulu memutuskan berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto di bawah bendera Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Berada dalam KKIR, PKB komitmen mendukung Prabowo. Partai itu cooling down dan tak seagresif sebelumnya dalam beranjangsana anjangsini dengan berbagai kekuatan dan tokoh politik, termasuk Anies. Walau begitu, silaturahmi tidak berhenti.
Bila kader-kader PKB bertemu Anies, mereka tetap melontarkan ucapan “mudah-mudahan berjodoh.”
Sumber kumparan di PKB berujar, partainya sejak Mei 2023 telah memberi tenggat kepada Gerindra untuk mendeklarasikan Prabowo-Muhaimin sebagai bakal capres-cawapres. Namun, sampai Agustus 2023 (tepat setahun kerja sama politik kedua partai), Gerindra tak kunjung merealisasikannya.
Ketidakjelasan duet Prabowo-Muhaimin jelang jadwal pendaftaran capres-cawapres yang makin dekat, membuat PKB menimbang-nimbang alternatif koalisi lain, termasuk merapat ke koalisi Anies.
Menurut sumber lain kumparan, di tengah makin tidak jelasnya posisi PKB di KKIR, Cak Imin dan Waketum PKB Jazilul Fawaid dalam tiga bulan terakhir beberapa kali bertemu Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Anies Baswedan.
Pertemuan itu berlangsung lebih dari 5 kali, tapi belum ada pembicaraan serius mengenai rencana pindah sekoci dan berlayar bersama. Kedua pihak memahami masing-masing sudah memiliki koalisi.
Alternatif lain yang ditimbang yakni bergabung dengan koalisi Ganjar Pranowo. Namun, berat bagi PKB untuk masuk ke koalisi Ganjar. Indikasinya, permintaan Cak Imin untuk bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak digubris. Cak Imin baru sebatas bertemu Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada 27 Juli 2023.
“Berat untuk ke Ganjar karena kami dilihat sebagai pelengkap saja,” kata sumber itu.
PKB terus memikirkan opsi politik lain yang memungkinkan, termasuk dengan membentuk poros baru, yakni berkoalisi bersama Demokrat dan PPP dengan capres-cawapres Agus Harimurti Yudhoyono dan Cak Imin.
“Semua opsi ini kami asumsikan terjadi di last minute,” ucap sumber PKB.
Pada akhirnya, dalam manuver tajam yang mengejutkan publik, PKB menjatuhkan pilihan kepada NasDem di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), dan menempatkan Cak Imin sebagai cawapres—merealisasikan keinginan lama mereka untuk berjodoh dengan Anies.
Alhasil, duet Anies-Muhaimin yang muncul “mendadak” bukan menjadi pasangan last minute, tapi justru pasangan calon capres-cawapres pertama yang mendeklarasikan diri.
PKB Banting Setir dalam 2 Hari
Setahun lebih bersama Gerindra di KKIR, PKB banting setir bergabung ke KPP hanya dalam 2 hari. Momentum puncak PKB hengkang dari KKIR disebabkan keputusan sepihak Prabowo yang mengubah nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju dalam acara HUT ke-25 PAN di Hotel Sultan Jakarta, 28 Agustus malam.
Sumber kumparan yang mengetahui kejadian itu berujar, Prabowo menyepakati perubahan nama koalisi usai berbicara dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebelum HUT PAN dimulai. Ketika itu Cak Imin belum hadir di lokasi.
Oleh karena terlambat datang, Cak Imin baru diberi tahu kemudian soal perubahan nama KKIR menjadi KIM. Sontak Cak Imin menjadi kurang sreg dengan cara Prabowo. Ia ketika itu secara implisit menyatakan bahwa ketika nama koalisi diubah, berarti koalisi yang sebelumnya (KKIR) otomatis bubar.
“Ini posisiku tambah lama bukan tambah kuat, tapi malah tersingkir, enggak ada kepastian... Jangan lepaskan sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang tidak pasti,” kata Ketua DPP PKB Dita Indah Sari menirukan ucapan Cak Imin kepadanya.
Selepas acara HUT PAN, menurut sumber kumparan, Cak Imin menemui Surya Paloh di kediaman sang Ketum NasDem di Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung hingga Selasa dini hari (29/8) pukul 01.00 WIB, dan kedua partai tampak serius menjajaki koalisi. Pada pertemuan itu, Cak Imin ditantang Surya Paloh agar membuat keputusan dengan segera apakah bersedia jadi cawapres Anies atau tidak.
“Saya diminta [Surya Paloh] jawab detik itu juga. [Kata] Bang Surya kalau kamu tidak mau salaman berarti selamanya kita tidak akan bertemu lagi, tapi kalau kamu oke, saya jamin menang dan Indonesia akan lebih baik. Kalau sudah begitu ya salaman,” cerita Cak Imin soal momen saat ia diminta jadi cawapres Anies.
Sepulang dari kediaman Paloh, Cak Imin meminta seluruh pengurus PKB bergerak dan bertanya ke para kiai dan ulama, apakah keputusannya untuk bergabung dengan koalisi Anies sudah tepat. Ada sekitar 50 masyayikh (guru agung/sesepuh) yang dimintai pendapat.
“Semua menyatakan restu dan dukungan atas berpasangannya Anies dengan saya,” ucap Cak Imin.
Cak Imin saat itu bahkan mencari kiai NU yang sedang berada di Makkah untuk membantunya meminta petunjuk “langitan” lewat salat istikharah. Didapatlah nama KH Ahmad Badawi, Pengasuh Ponpes Darul Falah Kudus yang tengah di Makkah.
“[Setelah istikharah], Kiai Badawi langsung telepon, [dibilang sudah] muncul hasilnya. [Saya tanya] ‘Apa Kiai?’ [Dijawab] ‘Jalan terus, terbaik,’” kata Cak Imin.
Di tengah proses itu, pada hari yang sama, 29 Agustus, perwakilan Anies di Tim 8 KPP, Sudirman Said, menemui Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat. Sembari makan siang, Sudirman hendak menyampaikan perkembangan koalisi setelah Anies dan Tim 8 bertemu petinggi tiap parpol pada 24–26 Agustus.
Sudirman saat itu bertanya ke Paloh kapan deklarasi Anies-AHY bisa digelar, sebab Anies telah menulis surat untuk meminang AHY sebagai cawapres pada 25 Agustus, dan Demokrat disebut meminta deklarasi digelar antara 3–10 September.
“Jawaban Bang Surya, ‘Enggak mungkin. Saya harus katakan saya tidak siap.’ Lalu saya minta izin sampaikan [ketidaksiapan NasDem] ini kepada teman-teman [PKS dan Demokrat],’” kata Sudirman menceritakan perbincangannya dengan Paloh saat itu.
Sudirman lantas bertanya, apakah Surya Paloh tidak siap karena punya opsi cawapres lain. Paloh mengamini kemungkinan itu.
“Ya, kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak? Kan kita mau menang,” kata Sudirman, kembali menirukan jawaban Paloh ketika itu.
Petang itu, Paloh bertemu lagi dengan Cak Imin di sebuah restoran. Di situlah dokumen kerja sama politik NasDem-PKB diteken. Perolehan suara PKB dan NasDem sudah memenuhi syarat pencalonan presiden, yakni minimal 20% kursi DPR atau 115 kursi.
Gabungan kursi NasDem-PKB di DPR mencapai 117 kursi, melampaui syarat tersebut.
Usai kesepakatan itu, Paloh kembali ke NasDem Tower dan memanggil Anies. Pintu ruangan lantas ditutup. Paloh dan Anies berbincang empat mata.
Paloh menyampaikan terjalinnya kesepakatan koalisi dengan PKB, dengan Cak Imin sebagai cawapres. Paloh menilai Cak Imin bisa menambal kekurangan kantong suara Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta membawa masuk suara warga Nahdlatul Ulama.
Mendengar ucapan Paloh, Anies mulanya sempat syok, sebab rencana deklarasi capres-cawapres KKP sejak awal mengarah ke Anies-AHY. Anies juga berpendapat bahwa kerja sama terkini dengan PKB merupakan ranah para petinggi partai koalisi sehingga ia tak ingin ikut campur.
“Dengan seketika Pak Anies pamit,” kata Sudirman.
Anies pun meminta Sudirman mencari waktu untuk bertemu PKS dan Demokrat guna memberi kabar terbaru soal koalisi dengan PKB itu. Di hari yang sama, menurut sumber di internal PKB, Anies sempat bertemu dengan Muhaimin.
Keesokannya, Rabu, 30 Agustus, Paloh dan Anies bertemu Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri untuk memberi tahu info terbaru itu. Malam harinya, Anies pun bertemu elite DPP PKS untuk menjelaskan situasi itu. Sayangnya, komunikasi dengan Demokrat buntu.
Esok lagi, 31 Agustus, Anies bersafari ke Jombang, Jawa Timur. Ia berziarah ke sejumlah makam tokoh NU, di antaranya makam KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Ponpes Tebuireng, makam KH Romli Tamim di Ponpes Darul ‘Ulum Rejoso Peterongan, dan makam KH Wahab Hasbullah di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas.
Di Jombang, Anies sekaligus sowan dan meminta doa ke ibunda Cak Imin, Nyai Hj. Muhassonah Iskandar, di Ponpes Mamba’ul Ma’arif, Denanyar. Bagi PKB, kunjungan Anies ke Jombang, khususnya ketika menemui ibunda Muhaimin, seolah merupakan pertanda keputusan mengusung Anies-Muhaimin telah direstui jalur “langitan”.
Musababnya, agenda Anies ke Jombang sesungguhnya telah diwacanakan jauh-jauh hari, tak ada hubungannya dengan koalisi yang baru terbentuk. Apalagi, proses koalisi dengan NasDem berjalan begitu mulus dan cepat.
“Bagi PKB ini jadi tanda-tanda dibukanya jalan—jalur langitan,” ucap sumber kumparan di partai itu.
PKB Enggan Hanya Jadi Pelengkap
Membersamai Prabowo setahun lebih, PKB menilai Ketum Gerindra itu hanya menganggap partainya sebagai pelengkap, bukan subjek utama Pilpres.
Sumber kumparan di lingkup PKB menyatakan, ketika Prabowo bersafari ke para kiai di Jatim pada Mei lalu, ia menyatakan akan menggandeng PKB di Pilpres 2024, namun bukan Cak Imin yang akan dipilih cawapres.
Para kiai yang ditemui Prabowo, menurut sumber itu, menolak keras apabila cawapres Prabowo bukan Muhaimin.
Posisi PKB makin sulit ketika PAN dan Golkar bergabung ke koalisi Prabowo. Dari hitungan matematis, Gerindra sudah bisa berlayar di Pilpres 2024 bersama PAN dan Golkar, tanpa PKB. Sebab total suara Gerindra-PAN-Golkar sudah mencapai 207 kursi, jauh melampaui syarat pencalonan capres.
Dalam proses koalisi, PKB pun merasa kursi cawapres Prabowo jauh panggang dari api. Terlebih di tengah jalan, tiba-tiba muncul nama Wali Kota Solo cum putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres Prabowo.
Sebelumnya pun Menteri BUMN Erick Thohir digadang-gadang sebagai cawapres Prabowo yang direstui Jokowi. Sumber kumparan lain di lingkaran koalisi pemerintahan menyebut, Jokowi pernah meminta Prabowo melobi Cak Imin agar mau menerima Erick sebagai cawapres.
Seperti telah dimuat dalam Lipsus kumparan edisi “Adu Jago Gandeng Prabowo”, Muhaimin ketika itu mendapat tawaran upeti politik untuk menerima nama Erick. Upeti itu, menurut dua sumber kumparan, bernilai sekitar Rp 2 triliun. Namun, Cak Imin menolaknya.
Menurut sumber-sumber tersebut, meski Cak Imin terkejut dengan jumlah upeti yang ditawarkan, tapi ia memandang akan lebih baik bagi PKB bila ia sendiri yang maju sebagai cawapres, sebab hal itu akan berdampak positif ke reputasi dan elektabilitas partai, sekaligus menjadi daya dorong bagi para caleg PKB dalam Pileg 2024.
Sayangnya, menurut sumber itu, Jokowi memang menginginkan Erick atau Gibran sebagai cawapres Prabowo
“Ketika muncul nama Gibran, kami berkesimpulan keputusan [soal cawapres] bukan di Prabowo. Jadi tidak ada harapan,” ujar sumber itu.
Desakan Demokrat vs Tekanan Eksternal
Manuver NasDem dan Anies yang menyepakati koalisi dengan PKB secara diam-diam telah membuat Demokrat terbakar amarah. Tak sampai 24 jam setelah mengeluarkan pernyataan bernada kecaman terhadap NasDem dan Anies, Demokrat mengatakan otomatis keluar dari koalisi.
Menurut Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng, bukan Demokrat yang meninggalkan koalisi, tapi Demokrat yang ditinggalkan dengan adanya keputusan pihak dari NasDem dan Anies.
“Demokrat kena prank dari musang berbulu domba,” kata Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya, Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jumat 1 September.
Demokrat memandang manuver NasDem dan Anies telah mengingkari Piagam Kerjasama KKP, khususnya poin ketiga yang berbunyi “Bahwa kami memberikan mandat penuh kepada Calon Presiden, Sdr. H. Anies Rasyid Baswedan, untuk memilih Calon Wakil Presiden, dan membentuk pasangan yang mampu memenangkan Pemilu 2024” dengan kriteria yang telah ditentukan.
Namun, di mata Sudirman, Anies telah melaksanakan mandat Piagam Koalisi. Buktinya, Anies telah memilih AHY sebagai cawapres, namun deadlock, sehingga akhirnya keputusan dikembalikan ke partai-partai koalisi. Terlebih, yang punya kewenangan mengusung capres-cawapres adalah partai.
Sejak awal Juni, Demokrat mendesak Anies segera mengumumkan cawapres. Jika tidak, menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief, maka Demokrat akan melakukan evaluasi menyeluruh.
Andi Arief mengeluarkan ultimatum itu pada 5 Juni 2023. Seminggu kemudian, 12 Juni, Demokrat bertemu PDIP. Pada saat inilah Anies disebut menghubungi AHY. Capres-cawapres KKP disebut akan diumumkan usai Anies pulang haji. Ketika itu, AHY ikut mengantar-jemput Anies berangkat dan pulang haji.
Awal Agustus, Andi Arief kembali meminta Anies agar tak mengumumkan cawapres pada menit terakhir seperti yang dikemukakan Surya Paloh. Anies diminta mandiri.
Di sisi lain, NasDem terus memberi sinyal bahwa cawapres ideal Anies adalah kader NU asal Jawa Timur. Pada 10 Agustus, di sela safari politiknya ke Surabaya, Anies menerima usulan 5 nama cawapres dari kiai NU. Di dalamnya ada nama Muhaimin dan AHY selain Yenny Wahid, Khofifah Indar Parawansa, dan Mahfud MD.
Desakan Demokrat sejak Juni disinyalir membuat NasDem gerah. Di samping itu, menurut sumber kumparan, memilih AHY sebagai cawapres Anies sangatlah berat bagi NasDem. Pada suatu pertemuan di Istana Kepresidenan pada 18 Juli 2023, ujar sumber tersebut, Jokowi disebut meminta Surya Paloh agar tidak memilih AHY sebagai cawapres.
Paloh kemudian menunaikan permintaan itu. Alih-alih langsung menyetujui AHY, ia memutuskan memilih Muhaimin begitu ada kesempatan. Setelahnya, Paloh menemui Jokowi pada 31 Agustus untuk memberitahukan kesepakatan duet Anies-Muhaimin. Namun, Jokowi disinyalir tetap tak gembira dengan langkah itu. Bagaimanapun, PKB memutuskan mengambil risiko.
“Dengan rencana pemanggilan Cak Imin oleh KPK, [Jokowi kelihatan] marah atau happy?” kata sumber kumparan, melemparkan pertanyaan retorik.
Cak Imin memang rencananya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem protektor TKI di Kemnaker pada Selasa (5/9). Ia diduga diperiksa dalam kapasitasnya sebagai eks Menteri Tenaga Kerja.
Adapun Jokowi membantah pertemuan itu membahas Anies–Muhaimin. “Urusan ketua partai, urusan partai, bukan urusan presiden,” ucapnya.
Faktor lain yang jadi pemantik tergusurnya AHY adalah karena Demokrat dirasa kurang optimal dalam menyuplai logistik untuk kampanye Anies.
Kini, setelah Anies berpasangan dengan Muhaimin dan Demokrat keluar dari koalisi, partai yang didirikan SBY itu belum mengumumkan langkah politik berikutnya. Namun, Senin (4/8), AHY mengucapkan selamat kepada Anies dan Muhaimin.
Sementara PKS sejauh ini tetap mendukung Anies meski tak menghadiri Deklarasi Anies-Muhaimin Capres-Cawapres 2024 di Hotel Majapahit. Sesuai mekanisme internal partai itu, PKS akan lebih dulu menggelar rapat Majelis Syuro untuk membahas nama Muhaimin sebagai cawapres Anies.
