Marak Bisnis Prostitusi di IKN, Perputaran Uang Mencapai Rp 4 Miliar per Bulan
·waktu baca 10 menit
Salat Jumat (11/5) baru saja rampung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ketika pesan dari aplikasi MiChat masuk ke ponsel pintar kami melalui fitur “Pengguna di Sekitar”. Fitur ini memungkinkan siapa pun yang dekat dengan lokasi pengguna ponsel–dari jarak beberapa meter hingga puluhan km–dapat saling bertukar pesan.
“Mbaknya di mana? Kakak dekat saya yaaa. [Bisa ketemu] sekarang?”
Dari seberang sana, seorang laki-laki—sebut saja El—melanjutkan komunikasi intensif yang saling berbalas sejak sehari sebelumnya. Sedari awal, pria yang mengaku ASN ini sudah bertanya apakah kami membuka jasa prostitusi melalui skema booking order (BO).
Saat berada di kawasan IKN sepanjang pekan lalu, tim Liputan Khusus (Lipsus) kumparan sengaja memasang aplikasi MiChat. Aplikasi itu disebut-sebut sebagai cara BO jasa prostitusi di sana. kumparan ingin menggali alasan para pekerja menggunakan jasa prostitusi di kawasan yang digadang-gadang jadi calon ibu kota negara itu.
Tulisan ini mengulas:
Tulisan ini mengulas:
Tulisan ini mengulas:
Hanya dalam sehari, ada sekitar tiga laki-laki yang ‘nyantol’ melalui fitur Pengguna di Sekitar saat kumparan berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Salah satunya El. Belakangan El hanya meminta bertemu dan menjalin pertemanan setelah tahu bahwa kami mencari informasi semata, bukan membuka BO.
Selain El, ada laki-laki lain mengaku hanya ingin pendekatan biasa, menjemput kami untuk bertemu, bahkan mengingatkan kami untuk jaga kesehatan dan tidak meninggalkan salat.
“Aku bukan laki-laki seperti masa lalu kamu, aku enggak paksakan kamu untuk ketemu aku, tapi yang jelas aku bukan lelaki seperti yang kamu pikirkan,” kata pria itu yang sebut saja namanya Ran.
Sementara seorang pria lainnya langsung bertanya terang-terangan tarif yang dipasang untuk ‘main’. Pria yang mengaku sebagai pekerja di IKN ini bahkan meminta foto full body dan muka, sebelum melanjutkan percakapan dengan kami yang ia kira sedang membuka jasa pramunikmat itu.
“Aku dari Bandung. Berapa [tarifnya], Dek? Bisakah ketemu dulu gak pa-pa. Kalau cocok baru [main]. Aku masih muda 30 tahun single,” ujar laki-laki itu, sebut saja Al.
Adegan percakapan ini ialah gambaran pekerja di IKN yang secara gamblang membutuhkan jasa prostitusi. Permintaan yang tinggi itu membuat Pekerja Seks Komersial (PSK) dari luar daerah secara bergelombang menjamah kawasan IKN sejak pertama kali dibangun pada 2022 dan kian masif belakangan ini.
Dalam empat bulan terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab PPU telah menggelar 3 kali operasi razia dan menjaring sekitar 70 PSK.
Seberapa Parah Prostitusi di IKN?
Laporan masifnya prostitusi di sekitar IKN bermula dari aduan warga yang mulai resah di kampungnya makin marak prostitusi online pada medio Maret-April 2025.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) PPU KH. Abu Hasan Mubarok menyebut, aduan itu salah satunya berasal dari warga di Kelurahan Maridan, Sepaku, yang resah dengan munculnya lokalisasi di sekitar sana.
Aduan lain, menurut Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Pemkab Penajam Paser Utara, Rakhmadi, juga datang dari seorang ketua RT yang mendapati guest house syariah miliknya di Desa Bumi Harapan, Sepaku, ditawarkan jadi lokasi esek-esek di aplikasi MiChat.
Dari beragam aduan itu, Satpol PP PPU lantas menindaklanjuti dengan menggelar operasi klandestin untuk membuktikan keberadaan praktik prostitusi online.
“Jadi benar di kamar (guest house) tersebut memang ada PSK secara online kami amankan malam hari itu, kami bawa ke Kantor Desa Bumi Harapan, di situlah kami mengembangkan informasi,” kata Rakhmadi kepada kumparan di PPU.
Setelah menggelar tiga kali operasi, Satpol PP menemukan bahwa para PSK berasal dari luar Kalimantan Timur alias pendatang seperti dari Bandung hingga Yogyakarta. Mereka tertarik “mengadu nasib” ke IKN karena mendapat cerita dari kawan-kawannya sesama PSK bahwa peredaran uang di sana besar.
Rakhmadi menyebut tarif sekali kencan untuk waktu singkat berkisar Rp 300-700 ribu. Dalam sehari, seorang PSK bisa melayani hingga lima pelanggan. Berdasarkan data Satpol PP PPU per 10 Juli, total ada 93 PSK yang masih aktif menjajakan diri secara online melalui MiChat.
Merujuk hitungan tarif terendah dengan total 93 PSK dapat melayani 5 orang per hari, maka perputaran uang ‘bisnis’ ini diperkirakan Rp 139,5 juta per hari atau Rp 4,1 miliar sebulan. Itu baru menghitung tarif terendah dengan asumsi jasa PSK Rp 300 ribu. Ada pula PSK yang menjajakan diri dengan tarif Rp 4 juta per malam.
Uang sekitar Rp 27.900.000 berputar dalam 1 jam. Rp 139.500.000 dalam satu malam. Rp 4.185.000.000 dalam satu bulan. Jadi uang yang beredar di situ (IKN) untuk urusan prostitusi online Rp 4 miliar per bulan.”
Dari data yang dihimpun Satpol PP, prostitusi online dilakukan di guest house dan indekos karena tarifnya yang murah. Meski demikian, ada juga hotel di sekitar IKN yang dijadikan para PSK sebagai tempat untuk ‘beraksi’.
“Ada 14 guest house dan beberapa hotel yang memang menerima tamu yang tidak selektif. Artinya mereka (PSK) masuk, bayar, transfer, dan pemilik guest house-nya tidak tahu kamarnya digunakan untuk apa,” jelas Rakhmadi.
Guest house, kos, penginapan, hotel, dan semacamnya itu kemudian dijadikan tempat prostitusi oleh PSK yang menjajakan diri di MiChat. Lokasinya tersebar di sekitar IKN dan di antaranya berada di ruas jalan Samboja-Sepaku-Petung.
Apabila dihitung berdasarkan jarak, tempat terdekat yang dijadikan tempat prostitusi jaraknya hanya 1 km dari Istana Garuda IKN, sedangkan yang terjauh sekitar 12,5 km.
Kehangatan Sesaat di Tengah Perantauan
El yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, mengaku hasratnya untuk ‘jajan’ di perantauan seperti IKN muncul karena faktor pekerjaan yang membuatnya tak bisa cuti hingga berbulan-bulan.
“Sama halnya dengan wanita ketika jauh sama pasangannya pasti melakukan hal yang sama juga,” kata dia.
Sebenarnya prostitusi di sekitar IKN tak cuma ada baru-baru ini. Seorang mantan pekerja proyek IKN, Jono, menyebut prostitusi di sekitar IKN sudah menjamur sejak 2023 dengan kedok warung hingga homestay. Ada juga perempuan yang menjajakan diri via online dan tidak menetap di satu lokasi seperti yang terjadi belakangan.
Menurut Jono, rekan-rekan pekerjanya yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa saat libur merasa tak punya hiburan selain tidur dan main HP–itu pun kalau dapat sinyal. Terlebih pemandangan yang dilihat setiap hari hanyalah hutan belantara. Alhasil mereka mencari ‘hiburan’ dengan memakai jasa prostitusi.
“Mereka orang perantauan, pasti rindu dengan kehangatan segala macam,” kata Jono.
Kabid Trantibum Satpol PP PPU Rakhmadi menyebut, memang di pinggir jalanan menuju IKN sudah muncul warung-warung yang menyediakan prostitusi sejak 2010. Warung remang-remang yang dijuluki ‘kopi pangku’ itu letaknya di dekat kebun sawit dan kebun karet. Namun ketika dirazia kala itu, yang terjaring hanya sekitar 5-10 orang PSK.
“Dan itu pun kalau sudah kita pulangkan (razia), ya sepi lagi. Baru ada lagi sampai 6 bulan [kemudian]. Kalau bicara persentase [perbandingan dengan sekarang] ya, artinya 180 derajat kenaikannya,” kata Rakhmadi.
Lalai dari Gemerlap Pembangunan Ibu Kota
Megahnya pembangunan konstruksi fisik IKN yang tidak dibarengi dengan pengendalian atau mitigasi sosial dianggap menjadi salah satu sebab menjamurnya prostitusi di sekitar IKN.
Pakar Tata Kota Nirwono Yoga, menyatakan kabar prostitusi sebenarnya sudah ada sejak 2022-2023 ketika ia menjabat sebagai anggota Tim Transisi Otorita IKN (OIKN). Namun kabar tersebut tertutup oleh pemberitaan yang fokus pada pembangunan fisik semata.
“Penyedia jasa [prostitusi] dari luar [daerah] mengambil keuntungan, tidak ada pengendalian dari tingkat lokal misalnya dari kompleks hunian, dari pengelolanya, sampai dengan tindakan dari pemberi kerja seperti subkontraktor, kontraktor, sampai Kementerian PUPR yang seharusnya punya tanggung jawab sosial,” ujar Nirwono kepada kumparan.
Saat itu tim transisi OIKN sudah merekomendasikan mitigasi sosial masalah prostitusi dengan mengusulkan pembangunan kompleks/hunian pekerja. Rekomendasi lainnya ialah adanya rotasi pekerja dalam jangka waktu tertentu supaya bisa pulang ke rumah.
“Pengelolanya [kompleks pekerja] jelas dari Kementerian PUPR. Artinya kalau ada orang keluar masuk tidak tercatat ataupun siapa saja, kan bisa dilaporkan dengan mudah sejak awal,” kata Nirwono.
Kekhawatiran yang sama diamini Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), KH. Abu Hasan Mubarok. Kiai Abu menyatakan dari perspektif agama, praktik prostitusi merupakan ancaman serius karena menunjukkan buruknya moralitas, mengendurnya ikatan suci pernikahan, dan ancaman kerusakan moral bangsa.
Kiai Abu mengingatkan bahwa kemaksiatan dapat membuat Allah SWT menutup pintu keberkahan suatu daerah.
“Allah tutup pintu keberkahan bagi daerah yang terjadi praktik-praktik seperti itu. Ini artinya apa? Harapan terhadap IKN, harapan masyarakat PPU ingin makmur, maju, Allah tutup keberkahannya. Dan keberkahan itu Allah tutup dari atas dan dari bawah,” kata Kiai Abu.
Secara sosial, dampak negatifnya juga nyata. Nirwono mengingatkan praktik ini dapat mencoreng nama baik IKN dan berpotensi menyebarkan penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS. Kiai Abu pun mengaku telah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya kasus HIV dan penyakit raja singa di wilayah tersebut.
“Dan juga para tokoh masyarakat di Sepaku juga sudah resah terkait dengan masa depan anak remaja putri mereka. Ini bagaimana ke depannya kalau seandainya tidak ada yang memikirkan terkait dengan dampak-dampak sosial seperti itu,” kata Kiai Abu.
Sosiolog UGM Derajad Sulistyo Widhyharto menilai pemerintah harusnya tak hanya berpikir soal konstruksi semata, tetapi juga membangun sebuah nilai atau norma yang disosialisasikan kepada masyarakat yang akan tinggal di IKN. Menurutnya, nilai yang terakomodasi sejauh ini hanyalah kepentingan pemerintah, sedangkan nilai sosial kemasyarakatan belum tersentuh.
Tanpa penataan sosial yang baik, kata Derajad, IKN hanya akan menjadi "gula" yang menarik "semut" dari berbagai penjuru untuk mengadu nasib, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan keterampilan dan akhirnya memilih jalan pintas seperti PSK.
"Harusnya pemerintah sudah mulai mendata siapa pendatang dan bagaimana kemudian mengelola pendatang tersebut. Bagaimana orang-orang yang akan masuk ke sini? Bagaimana mendatanya? Bagaimana saya mengontrolnya?” kata Derajad.
Di sisi lain Komnas Perempuan mendesak agar negara tidak menggunakan pendekatan hukum represif dan kebijakan diskriminatif yang menyasar perempuan sebagai target pengaturan masalah prostitusi ini.
Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Simanjuntak, berpendapat praktik prostitusi tidak bisa dilihat secara parsial. Ini merupakan masalah sosial yang saling berkaitan dengan persoalan ketimpangan kesejahteraan sosial dan tidak meratanya pemenuhan akses terhadap hak atas pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain
“[Perlu] melihat ulang pendekatan tanggung jawab negara melalui uji cermat tuntas pada strategi penanganan prostitusi dengan pendekatan perlindungan terhadap perempuan, kesetaraan substantif, dan afirmasi serta keterlibatan partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan,” ujarnya.
Otorita IKN: Prostitusi Direspons Serius
Menanggapi maraknya isu prostitusi, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan masalah ini direspons dengan sangat serius. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menyatakan pihaknya berkomitmen menata ibu kota secara profesional dengan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia dan peradaban.
Thomas mengungkapkan, sebagai bukti keseriusan, OIKN telah menutup 10 lokasi prostitusi dan menahan 32 PSK di wilayah Sepaku pada bulan Ramadhan, Maret lalu.
“Pemilik rumah-rumah bordil itu langsung kita lakukan tindak pidana ringan, sidang, tindak pidana ringan dan kita jatuhkan sanksi,” kata Thomas kepada kumparan, Jumat (11/7), di kantor Otorita IKN, Penajam Paser Utara.
Selain itu OIKN juga telah memanggil dan meminta seluruh pemilik hotel, homestay, indekos yang ada di wilayah Kecamatan Sepaku untuk mengantisipasi praktik prostitusi. Kegiatan ini juga akan dilakukan di lima kecamatan lainnya yang berada di wilayah IKN.
Thomas pun berdalih bahwa pembangunan IKN bukanlah pemantik utama dari fenomena prostitusi. Ia menjelaskan bahwa beberapa titik lokalisasi memang telah ada jauh sebelum proyek IKN dimulai. Namun, dengan bertambahnya jumlah pekerja, muncul praktik-praktik prostitusi terselubung yang berkedok usaha lain seperti kafe.
Demi mencegah hal ini meluas, OIKN menerapkan strategi berlapis. Di antaranya dengan mewajibkan setiap penginapan memasang CCTV untuk pengawasan. OIKN juga tengah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait ketentraman dan ketertiban umum, serta melibatkan aparat hingga tokoh agama untuk mengawasi lokasi sekitar.
“Kami ingin IKN bersih dari isu-isu negatif, apalagi menyangkut prostitusi. Kami ingin membangun narasi peradaban yang positif di IKN karena ini adalah etalase kepentingan bangsa dan negara,” tutup Thomas.