Maraknya Fenomena Klitih di Yogya: Dorong Bentuk Satgas dan Minta TNI Bertindak

Ratusan anggota organisasi masyarakat (Ormas) melakukan aksi di halaman Polda DIY, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (3/2/2020). Foto: ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Fenomena 'klitih' di Yogyakarta menuai sorotan khalayak luas. Pemicunya, seorang siswa SMA di Yogyakarta tewas akibat aksi klitih pada Minggu (3/4) dini hari. Meski, bagi polisi kasus itu penganiayaan bukan klitih.

Menyikapi masalah klitih ini, Dosen Sosiologi UGM, A.B Widyanta, atau yang akrab disapa Bung Abe ikut memberikan tanggapannya,

Menurutnya, klitih biasanya terjadi karena kurangnya rekognisi dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat terkait jati diri anak muda serta kurangnya ruang terbuka publik untuk berekspresi.

“Sikap jagoan yang ditunjukkan dengan melakukan kenekatan tindak kriminalitas dengan bersenjata tajam itu dianggap sebagai sebuah kondisi bahwa sikap jagoan itu yang akan mendapatkan sanjungan, kebanggaan, rasa bangga, rekognisi,” kata Abe, Rabu (6/4).

Rekognisi ini menjadi kebutuhan para tersangka klitih sebab mereka berada dalam kondisi psikologis yang labil serta pembentukan dirinya belum utuh. Mereka butuh pengakuan dari orang lain atas dirinya.

Sayangnya, bentuk rekognisi itu didapatkan dengan mengganggu masyarakat lewat tindak kriminal. Bung Abe berpendapat alasannya karena tidak adanya ruang terbuka publik bagi mereka untuk bisa berekspresi.

Satgas Klitih

Infografik Darurat Klitih di Yogyakarta. Foto: kumparan

Anggota Komisi III Fraksi PKB Rano Al Fath turut berduka atas jatuhnya para korban klitih. Ia mengatakan fenomena ini sangat memprihatinkan.

"Fenomena ini sangat memprihatinkan, selain menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat Yogya, pelaku kekerasan justru kebanyakan remaja atau anak di bawah umur," kata Rano, Rabu (6/4).

Untuk mengatasi hal ini, Rano menuturkan dibutuhkan peran dari sejumlah pihak bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja. Menurutnya, upaya preventif harus dilakukan dari lintas sektoral seperti kerja sama antara keluarga, polisi, hingga organisasi mahasiswa.

Rano menuturkan peran keluarga harus dibarengi dengan peran aparat penegak hukum untuk menciptakan keamanan, seperti membuat satgas.

"Misalnya membuat opsus atau satgas klitih yang rutin patroli dan razia senjata. Harus ditelusuri juga sumber persenjataan itu dari mana dan harus dipetakan juga wilayah-wilayah yang jadi daerah rawan klitih. Intinya sinergitas antar lembaga kita perlukan untuk menciptakan solusi efektif permasalahan klitih ini," tutupnya.

Sanksi ke Orang Tua yang Anaknya Terlibat Klitih

Klitih, Dulu dan Kini. Foto: Masayu Antarnusa/kumparan

Menurut Pakar Hukum UGM M. Fatahillah Akbar perlu adanya Perda yang mengatur sanksi kepada orang tua yang anaknya terlibat kejahatan jalanan klitih.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyambut baik masukan tersebut. Menurutnya setiap masukan memiliki tujuan untuk memperbaiki regulasi.

"Saya kira itu merupakan masukan dari masyarakat, kita akan perhatikan masukan-masukan tersebut dalam rangka untuk selalu memperbaiki regulasi sesuai ketentuan," kata Aji di Kepatihan Pemda DIY, Rabu (6/4).

Namun untuk membuat Perda tersebut, Aji mengatakan perlu dilakukan diskusi bersama karena Perda adalah produk bersama dengan DPRD

"Masukan perda ya bisa saja nanti kita diskusikan bersama teman-teman dengan legislatif karena perda kan produk dua pihak. Saya kira bisa saja (dibuat)," imbuhnya.

Minta TNI Turun Tangan Atasi Masalah Klitih

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat, Santoso, menyoroti fenomena 'klitih' di Yogyakarta yang kembali marak terjadi. Ia berharap TNI ikut turun tangan mengawasi aksi klitih dengan berkoordinasi dengan masyarakat dan Polri.

"Dikuatkan pengawasan di tiap desa atau kelurahan oleh 3 pilar yakni masyarakat, TNI dan Polri dengan tetap peran patroli Polri lebih dikuatkan," kata Santoso saat dihubungi, Rabu (6/4).

Santoso juga meminta kamera CCTV diperbanyak. Ia yakin apabila semakin banyak kamera pengawas, aksi klitih bisa ditekan.

"Memperbanyak CCTV adalah sebuah kebutuhan dalam rangka meminimalisir aksi klitih berikutnya," ujarnya.

Di sisi lain, Santoso meminta Polri lebih gigih dalam menindak pelaku klitih yang cenderung berkelompok. Polri diminta menindak keras pemimpin aksi klitih tersebut.